Banda Aceh, newsataloen.com - — Kegaduhan yang terus menyasar anggaran publikasi dan iklan Pemerintah Aceh berujung pada dampak serius bagi industri pers. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dilaporkan memangkas bahkan menghapus total anggaran publikasi, membuat media massa kembali tertekan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih.
Beberapa instansi yang diketahui tidak lagi mengalokasikan anggaran publikasi antara lain Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Baitul Mal Aceh, Dinas Pangan, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. Selain itu, masih banyak SKPA lain yang mengalami pemangkasan serupa pasca kegaduhan berkepanjangan yang menyudutkan belanja publikasi pemerintah.
Informasi tersebut diperoleh media ini dari sumber internal di lingkungan pemerintahan, Selasa, 3 Februari 2026. Bahkan, di salah satu SKPA, anggaran publikasi dihapus meski kebutuhan sosialisasi program kepada masyarakat tetap tinggi.
“Sudah tidak ada lagi, sudah dihapus. Padahal anggaran publikasi itu penting untuk menyampaikan program kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun online,” ujar sumber internal di salah satu SKPA yang meminta namanya tidak disebutkan.
Menariknya, di DPMPTSP Aceh, penghapusan anggaran publikasi disebut dilakukan karena kekhawatiran akan kembali munculnya polemik. “Daripada gaduh terus, lebih baik tidak ada sama sekali,” kata sumber internal lainnya.
Padahal, secara objektif, porsi anggaran publikasi dan iklan Pemerintah Aceh secara keseluruhan tidak sampai 1 persen dari total APBA. Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan dunia usaha, di mana perusahaan yang produknya sudah laku di pasaran tetap mengalokasikan biaya promosi hingga 5 persen dari total pendapatan.
“Pagunya sangat rendah, bahkan kalah jauh dibanding iklan perusahaan rokok. Di mana letak pemborosannya?” sesal salah seorang pengelola media.
Pegiat media pers, T Azhari, menilai narasi yang menyudutkan anggaran publikasi telah menyerang kredibilitas pers. “Kritik boleh, tapi harus proporsional. Jangan sampai pers dilemahkan karena opini yang menyesatkan,” ujarnya.
Senada, Staf Pemasaran dan Periklanan salah satu perusahaan pers, Sulaiman, menyebut pemangkasan anggaran publikasi berdampak langsung pada keberlangsungan perusahaan media dan pekerjanya.
Pengelola media lainnya, Saiful, meminta pemerintah tidak mudah terkecoh oleh opini negatif yang dilontarkan pihak-pihak dengan legitimasi tidak jelas. “Kadang mengaku wartawan, kadang mengaku LSM. Tapi yang diserang selalu anggaran publikasi. Ini sama saja menyerang kredibilitas industri pers,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Aceh terkait pemangkasan dan penghapusan anggaran publikasi di sejumlah SKPA. (TM)
Post a Comment