Miris! Anggaran Bencana Aceh Diduga Dijarah, Korban Banjir Bireuen Terabaikan

Baca Juga

 

Hasnawi Ilyas 

Bireuen , newsataloen.com -— Bagi masyarakat korban banjir dan longsor di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, bencana alam bukan hanya menghancurkan rumah dan mata pencaharian, tetapi juga membuka wajah paling keji dari birokrasi negara. Di saat rakyat berjuang bertahan hidup, pejabat dan aparat justru menjadikan musibah sebagai ladang anggaran.

Hasnawi Ilyas, warga korban banjir dan longsor Juli, menilai penanganan bencana telah melenceng dari nurani. Negara lebih sibuk mengurus administrasi dan perjalanan dinas ketimbang keselamatan dan pemulihan korban.

“Kami korban bencana cuma dijanjikan hidup Rp10 ribu per hari. Itu tidak cukup beli nasi. Sementara aparat dan pejabat yang lalu-lalang ke lokasi bencana menikmati uang harian ratusan ribu, bahkan SPPD jutaan rupiah per hari, tergantung jabatan dan pangkat. Ini bukan ketimpangan, ini perampokan,” tegas Hasnawi, Jumat, 2 Januari 2026.

Ia menggambarkan ironi, korban tidur di tenda bocor, kekurangan logistik, hidup tanpa kepastian; sementara rombongan pejabat datang berlapis-lapis dengan dalih meninjau dan memantau, berhenti pada foto, pernyataan singkat, lalu pulang membawa laporan dan kuitansi perjalanan dinas.

“Kami antre bantuan, mereka antre tanda tangan SPPD. Kami beralaskan tanah, mereka tidur di hotel ber-AC.Hasnawi juga mengecam penggiringan opini yang menyudutkan rakyat dan relawan—tudingan bantuan dirampok, baut jembatan dicuri, hingga narasi sabotase—sebagai cara kotor untuk menciptakan stigma agar pengelolaan anggaran bencana dikuasai elite birokrasi.

“Relawan datang tanpa gaji, tanpa uang makan, tanpa perjalanan dinas. Mereka yang bekerja. Tapi justru rakyat dan relawan yang dicurigai, sementara anggaran dikelola tertutup,” ujarnya.

Lanjut Hasnawi, kunjungan pejabat ke lokasi bencana hanyalah rutinitas administratif yang mahal. Satu lokasi didatangi berkali-kali oleh rombongan berbeda tanpa perubahan berarti.

Yang bertambah hanya laporan, rekomendasi kosong, dan biaya perjalanan dinas.Puncak kejanggalan terlihat pada anggaran sumur bor. Di masyarakat, satu sumur bor bisa dibuat Rp2–5 juta. Namun dalam anggaran pemerintah, satu titik sumur bor dianggarkan Rp100–150 juta.

“Sumur bor Rp100–150 juta itu terlalu mahal dan sangat janggal. Airnya sama, tanahnya sama, teknologinya biasa. Tidak ada alasan rasional anggaran melonjak puluhan kali lipat. Ini bukan soal teknis, ini soal akal sehat,” tegas Hasnawi, seraya ia menegaskan, "kalau kebutuhan dasar saja bisa dianggarkan setinggi itu, jangan heran SPPD, sewa alat, dan pengadaan lain ikut diperas.”

Ia menegaskan, bencana telah direduksi menjadi proyek. Nilai kemanusiaan diganti nilai kuitansi. Rakyat dipaksa hidup irit, sementara birokrasi hidup royal dari anggaran penderitaan.

“Bagi kami, bencana adalah luka. Bagi mereka, bencana adalah peluang. Sejarah akan mencatat siapa yang menolong rakyat, dan siapa yang makan di atas air mata korban,” pungkasnya. (rel).