Laskar Panglima Nanggroe: Bencana Aceh Dijadikan Ajang Rebutan Anggaran

Baca Juga

 

Bos Manyak

Banda Aceh, newsataloen.com - Di saat rakyat Aceh masih berkubang lumpur, kehilangan rumah, harta, bahkan anggota keluarga, bencana alam justru disulap menjadi panggung paling keji bagi pejabat dan aparat yang rakus anggaran. Tragedi kemanusiaan berubah menjadi ajang pestapora birokrasi, tempat empati hanya menjadi jargon dan penderitaan rakyat dijadikan latar belakang laporan keuangan

Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf alias Bos Manyak, mengutuk keras perilaku pejabat dan aparat negara yang menjadikan bencana Aceh sebagai ladang mencari makan, uang lelah, dan perjalanan dinas.

“Ini biadab. Saat rakyat menangis dan mengais sisa hidup, ada pejabat yang sibuk menghitung SPPD. Bencana dijual, penderitaan diperas, anggaran dimakan,” tegas Bos Manyak, Jumat, 2 Januari 2026.

Ia menyoroti ketimpangan yang sangat tidak manusiawi. Rakyat korban bencana hanya dijanjikan bantuan hidup Rp10 ribu per hari, angka yang bahkan tak cukup untuk membeli sebungkus nasi. Sementara di sisi lain, aparat dan pejabat yang mondar-mandir ke lokasi bencana menikmati uang harian ratusan ribu rupiah, bahkan SPPD yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah per hari, tergantung jabatan dan pangkat.

“Inilah wajah paling kejam negara: korban tidur di tenda bocor, pejabat tidur di hotel; rakyat antre bantuan, pejabat antre tanda tangan perjalanan dinas,” katanya.

Bos Manyak juga menyinggung maraknya penggiringan opini yang menuduh bantuan dirampok, baut jembatan Bailey dicuri, hingga narasi sabotase lainnya. Ia menilai tudingan tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario untuk menyingkirkan peran relawan dan masyarakat, agar pengelolaan anggaran bencana sepenuhnya dikuasai segelintir elite.

“Relawan bekerja dengan tulus, tanpa gaji, tanpa perjalanan dinas, tanpa fasilitas. Tapi aparat yang sudah digaji negara, ditanggung pensiun, diberi tunjangan dan fasilitas, masih tega memangsa anggaran bencana,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan pejabat ke lokasi bencana yang diklaim sebagai “pemantauan lapangan” sering kali tidak lebih dari ritual administratif. Datang berombongan, foto bersama, konferensi singkat, lalu pulang membawa laporan dan kuitansi SPPD. Satu lokasi bisa dikunjungi berkali-kali oleh rombongan berbeda, dengan hasil yang sama: minim solusi, maksimal anggaran.

Lebih jauh, Bos Manyak juga mengutuk keras oknum pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh yang dituding menjadikan bencana sebagai komoditas administrasi. Ia menyoroti praktik lama yang terus diulang: sewa laptop dan printer bernilai puluhan juta rupiah, perjalanan dinas berlapis, hingga penganggaran gaji relawan yang tidak jelas wujudnya.

“Itu permainan kuno di dinas-dinas. Dibungkus istilah teknokratis supaya tampak sah, padahal isinya perampokan anggaran di tengah penderitaan rakyat. Ini bukan kelalaian, ini kejahatan moral,” tegasnya.Bos Manyak menegaskan bahwa bencana alam seharusnya menjadi momen solidaritas dan kemanusiaan, bukan ladang rente birokrasi.

Ia mendesak pengawasan ketat oleh publik dan lembaga independen, serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat dan relawan.“Bencana adalah luka rakyat Aceh. Siapa pun yang menjadikannya ajang cari makan, layak dicatat sebagai pengkhianat kemanusiaan dan dikutuk oleh sejarah,” pungkasnya. (tim/ybs/ops/mi).