 |
| Nyakli Maop |
Banda Aceh I Gebrak24.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Razali—atau yang akrab disapa Nyakli Maop—secara resmi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengirimkan tim khusus ke Serambi Mekah.
Desakan ini mencuat seiring merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan yang ada saat ini dinilai diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan bagi rakyat Aceh.
"Kami meminta PBB turun tangan melihat kondisi di Aceh," ujar Nyakli Maop dalam keterangan tertulis yang diterima media, Sabtu (19/9/2026).
Dalam pernyataannya, Nyakli menyoroti kebijakan pemerintah yang menolak bantuan internasional untuk penanganan banjir di Aceh. Akibat penolakan ini, rekonstruksi puluhan jembatan vital dan rehabilitasi lahan pertanian warga menjadi terhambat.Ia menilai sikap ini sangat kontradiktif dan tebang pilih. Sebab, pemerintah justru bersikap terbuka dan menerima bantuan dari Jepang saat menangani kebakaran hutan di Kalimantan beberapa waktu lalu. Kemudian, emblokiran sepihak terhadap ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) PKH dan sembako. Pemblokiran tersebut dilakukan atas tuduhan keterlibatan dalam judi online.
Nyakli menilai kebijakan ini sangat serampangan karena mayoritas korban pemblokiran adalah masyarakat miskin yang bahkan tidak memiliki ponsel pintar (smartphone).
"Sebaliknya, warga yang dinilai mampu dan kerabat perangkat desa disinyalir tetap menerima bansos. Ini ironis di tengah kegagalan pemerintah memberantas judi online di daerah otonomi khusus yang menerapkan Syariat Islam," tegasnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Nyakli mengkritik tajam minimnya lapangan kerja serta maraknya praktik upah murah di lingkungan instansi pemerintah Aceh. Mirisnya, pekerja yang menghabiskan waktu delapan jam sehari hanya menerima imbalan berkisar Rp300 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.
Kondisi ini dinilai sangat mencederai pengorbanan sejarah rakyat Aceh bagi berdirinya Republik Indonesia. Padahal, Aceh memiliki potensi bahan baku melimpah yang bisa dikembangkan menjadi industri manufaktur lokal, seperti pabrik pengolahan ban mobil.Sayangnya, potensi industri tersebut diduga dibiarkan mati dan dikuasai oleh segelintir oknum petinggi tertentu untuk kepentingan pribadi.
Melalui desakan ke PBB ini, Nyakli berharap ada pengawasan internasional terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan keadilan ekonomi masyarakat Aceh yang kian terpinggirkan. (rls/red).
Post a Comment