Bentuk Karakter Pemimpin, Getar Aceh Usulkan Regulasi Wajib Bela Negara Bagi Kepala Daerah

Baca Juga

 ‎

Teuku Izin

‎Banda Aceh, newsataloen.com – Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, mengikuti pelatihan Bela Negara di Resimen Induk Kodam (Rindam) sebelum menjalankan tugas pemerintahan.

‎Sekretaris Jenderal Getar Aceh, Teuku Izin, menilai kebijakan tersebut penting untuk membentuk karakter kepemimpinan yang berintegritas, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami tata kelola pemerintahan, tetapi juga memiliki jiwa patriotisme serta kepedulian sosial yang tinggi.

‎Ia menegaskan, pelatihan Bela Negara di Rindam bukan sekadar latihan fisik, melainkan proses pembentukan karakter yang menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, disiplin, kepemimpinan, dan dedikasi terhadap rakyat. Kepala daerah, kata dia, merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

‎Melalui usulan tersebut, Getar Aceh berharap setiap kepala daerah yang terpilih memperoleh pembekalan berupa penguatan kedisiplinan dan ketahanan mental agar mampu menghadapi berbagai tantangan serta tekanan dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, pelatihan juga diharapkan memperkuat wawasan kebangsaan dan semangat bela negara guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

‎Tak hanya itu, Getar Aceh juga menilai pelatihan Bela Negara dapat menumbuhkan empati sosial sehingga para kepala daerah lebih berorientasi pada kesejahteraan, perlindungan, dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

‎Getar Aceh berharap Menteri Dalam Negeri dapat mempertimbangkan usulan tersebut dengan menyusun regulasi yang menjadikan pelatihan Bela Negara sebagai bagian dari pembekalan awal bagi setiap kepala daerah. Menurut organisasi itu, langkah tersebut akan menjadi investasi penting dalam menciptakan kepemimpinan daerah yang tangguh, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap bangsa dan negara. (rls/ops/mi).