Oleh: Martin Sembiring, S.T., M.T.
Medan, newsataloen.com - Selama berabad-abad, Selat Malaka telah menjadi "leher dunia" yang memberikan kemakmuran bagi siapa pun yang menguasainya. Namun, sejarah panjang ini menyisakan ironi besar bagi bangsa kita. Sebagai pemilik garis pantai terpanjang di selat tersibuk dunia, Indonesia justru lebih banyak menjadi penonton saat Singapura meraup triliunan rupiah.
Memasuki tahun 2026, revitalisasi Dumai-Kuala Tanjung sebagai "Malaka Baru" harus diletakkan dalam satu bingkai besar: Kebangkitan Rakyat Marhaen. Bukan sekadar beton, tapi daulat ekonomi rakyat.
*Bukan Sekadar Beton, Tapi Daulat Ekonomi Rakyat*
Visi Arief Poyuono tentang Malaka Baru tidak boleh berhenti pada kemegahan dermaga beton atau deretan kontainer milik raksasa global. Esensi dari modernisasi maritim ini adalah bagaimana kaum Marhaen—para nelayan di pesisir Bengkalis, buruh pelabuhan di Dumai, dan pelaku UMKM lokal—tidak lagi terpinggirkan oleh arus modal besar.
Membangun maritim modern adalah tentang mendobrak struktur ekonomi yang selama ini memposisikan rakyat kecil hanya sebagai kuli di tanah air sendiri. Kita harus memastikan bahwa setiap kapal Rusia yang bersandar untuk transfer teknologi galangan, atau setiap investasi DP World (UEA) yang membawa sistem logistik canggih, juga membuka jalan bagi industri rakyat untuk ikut terlibat dalam rantai pasok global.
*Sinergi Global dan Keberpihakan Lokal*
Kehadiran investor raksasa di bawah supervisi Luhut Binsar Pandjaitan dan strategi BUMN Erick Thohir harus mampu menciptakan multiplier effect bagi ekonomi akar rumput.
- Rusia membawa teknologi; maka rakyat Marhaen harus diberikan pendidikan vokasi agar mampu mengoperasikan galangan kapal tersebut.
- UEA membawa pasar; maka produk-produk hasil bumi dari pedalaman Sumatera harus memiliki akses langsung ke lambung-lambung kapal kargo tersebut tanpa tercekik tengkulak.
Walikota Dumai, H. Paisal, dan Bupati Bengkalis, Kasmarni, memiliki tugas sejarah untuk memastikan bahwa penyelesaian RTRW dan pembangunan infrastruktur dasar bukan sekadar karpet merah bagi investor, melainkan jaminan bahwa pemukiman nelayan dan lahan produktif rakyat tetap terlindungi dan terintegrasi dengan kemajuan zaman.
*Mendobrak Kebuntuan: Langkah Marhaenis Modern*
Ada tiga pilar yang harus ditegakkan untuk memastikan kebangkitan rakyat dalam maritim modern ini:
- Koperasi Maritim Kuat: Buruh dan nelayan lokal di Dumai dan Bengkalis harus diorganisir dalam koperasi yang memiliki saham atau peran strategis dalam pengelolaan jasa penunjang pelabuhan.
- Digitalisasi yang Inklusif: Digitalisasi pelabuhan yang didorong pemerintah jangan sampai mematikan usaha kecil, melainkan harus mempermudah UMKM lokal untuk mengekspor barangnya ke mancanegara lewat "pintu tol" laut ini.
- Hilirisasi Kerakyatan: Hilirisasi yang digaungkan jangan hanya berputar di level pabrik besar, tapi harus menyentuh pengolahan hasil laut dan tani rakyat di sekitar pelabuhan agar nilai tambahnya dinikmati oleh orang banyak.
*Penutup*
Singapura tidak besar karena sumber daya alam, melainkan karena kecerdasan geopolitik yang ditopang sistem yang kuat. Indonesia memiliki letak strategis, sumber daya melimpah, dan yang terpenting: Semangat Rakyat Marhaen yang ingin mandiri di atas kaki sendiri.
Mendobrak maritim modern adalah tentang keberanian untuk berhenti menjadi pelayan di rumah sendiri. Dumai dan Kuala Tanjung bukan hanya proyek mercusuar, melainkan medan laga untuk membuktikan bahwa di bawah kibaran Merah Putih, rakyat kecil mampu berdiri tegak dan menjadi tuan di pusat perdagangan dunia.
Saatnya kita merebut kembali daulat maritim kita, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ***
Post a Comment