Aceh, newsataloen.com - Kabupaten Aceh Utara pada 1971 menandai awal dari transformasi besar-besaran di Lhokseumawe. Kilang LNG milik PT Arun NGL mulai dibangun pada 1974 dan resmi beroperasi pada 1978, mendorong lonjakan ekonomi yang menjadikan kota ini dikenal sebagai “kota petrodolar.”
Selama lebih dari tiga dekade, Lhokseumawe tumbuh sebagai kawasan industri dengan ekspor LNG, kondensat, dan LPG bernilai miliaran dolar, disertai kehadiran pabrik pupuk, kertas, dan industri turunan lain yang menyerap banyak tenaga kerja.
Namun, ada yang dikorbankan dari pembangunan megastruktur ini. Empat desa, yakni Blang Lancang Timur, Blang Lancang Barat, Rancong Timur, dan Rancong Barat, dihapus dari peta demi proyek yang melibatkan kerja sama Pertamina, Mobil Oil (Exxon), dan konsorsium Jepang.
Ketika cadangan gas menipis pada awal 2000-an, dampak sosial dan ekonomi tak terhindarkan. Ribuan orang kehilangan pekerjaan, dan kota yang bergantung pada sektor migas tanpa diversifikasi ekonomi terjerembab dalam stagnasi.
Reportase ini adalah catatan reflektif untuk pemerintah dan pelaku usaha: di balik narasi besar transisi energi, ada kebutuhan mendesak merancang masa depan yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja dan komunitas yang ikut menopang industri.
Mengenang pelepasan kapal terakhir pengangkut Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair dari kilang PT Arun Natural Gas Liquefaction
Seremonial digelar meriah di kawasan kilang, Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Tradisi peusijuek alias tabur tepung tawar yang biasa mewarnai upacara penting di Aceh juga dilakukan.
Tenda didirikan dekat kapal. Arun NGL mengundang banyak tamu. Puncak acara berupa pemotongan tali tambat kapal tanda pelepasan.
Seremoni semeriah itu hanya berlangsung sesaat. Hari-hari berikutnya, perusahaan mulai memproses pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. （Ucr）
Post a Comment