 |
| Dr.Iswadi,M.Pd |
Jakarta, newsataloen.com - Indonesia kembali mencatatkan prestasi penting di panggung internasional. Indonesia secara resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026 Posisi strategis tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 yang digelar di Jenewa, Swiss. Informasi ini disampaikan melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI).
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia Pacific Group (APG). Dalam proses tersebut, Indonesia mendapatkan kepercayaan penuh dari negara-negara anggota APG untuk menjadi kandidat tunggal dan kemudian ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Kepercayaan ini mencerminkan pengakuan dunia internasional terhadap peran aktif dan konsisten Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia di tingkat global.
Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd menilai terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak terlepas dari arah diplomasi luar negeri Indonesia yang semakin kuat dan diterima luas oleh komunitas internasional. Menurutnya, pendekatan diplomasi yang dijalankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai mampu membangun kepercayaan serta komunikasi yang efektif dengan para pemimpin dunia.
Diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan pendekatan yang tegas, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan global. Hal ini membuat Indonesia semakin dihormati dan disukai oleh para pemimpin dunia, ujar Iswadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Iswadi menambahkan, posisi Presiden Dewan HAM PBB merupakan jabatan yang sangat strategis karena berperan penting dalam mengarahkan agenda, memimpin dialog, serta menjembatani perbedaan pandangan antarnegara terkait isu-isu hak asasi manusia yang kerap sensitif dan kompleks. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia menunjukkan bahwa dunia internasional memandang Indonesia sebagai negara yang mampu bersikap adil, moderat, dan konstruktif.
'Ini bukan hanya prestasi diplomatik, tetapi juga amanah besar. Indonesia diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan jembatan dialog antara negara maju dan berkembang, serta antara berbagai kepentingan global dalam isu HAM,"katanya.
Lebih lanjut, Iswadi menilai bahwa rekam jejak Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama multilateral, serta penyelesaian konflik secara damai menjadi faktor utama terpilihnya Indonesia. Pendekatan non-konfrontatif yang selama ini diusung Indonesia dinilai sejalan dengan semangat Dewan HAM PBB.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, Indonesia akan memimpin berbagai sidang dan proses pengambilan keputusan penting, termasuk pengaturan agenda kerja, fasilitasi dialog antarnegara anggota, serta penguatan kerja sama internasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Peran ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu aktor utama di forum multilateral PBB.
Kemlu RI sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan amanah tersebut dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, dialog, kerja sama, dan saling menghormati Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang kredibel, objektif, dan efektif dalam menjawab tantangan HAM global.
Iswadi berharap, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi citra Indonesia di dunia internasional, tetapi juga bagi penguatan perlindungan HAM di dalam negeri. Menurutnya, peran global tersebut harus diiringi dengan komitmen berkelanjutan untuk terus memperbaiki kebijakan dan praktik HAM di tingkat nasional. (rls/rj)
Post a Comment