 |
| Dr.Iswadi,M.Pd |
Jakarta, newsataloen.com - Bireuen Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd, menyatakan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto atas rencana pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Sumatra sebagai langkah strategis mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Menurut Dr. Iswadi, keberadaan lembaga khusus yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kebutuhan mendesak, mengingat tingginya kompleksitas persoalan kebencanaan di Aceh dan Sumatra. Ia menilai, pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa BRR mampu menjadi instrumen negara yang efektif dalam menangani pemulihan pascabencana secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia merujuk pada keberhasilan BRR Aceh–Nias pascatsunami 2004 yang dinilai sukses mempercepat pembangunan kembali infrastruktur, memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. “Karena itu, pembentukan BRR Aceh–Sumatra merupakan langkah tepat dan visioner di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ujarnya.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa bencana tidak hanya merusak aspek fisik, tetapi juga menghantam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Oleh sebab itu, negara harus hadir secara nyata dan terstruktur. BRR adalah simbol kehadiran negara dalam memastikan pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran, katanya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Aceh dan Sumatra yang rawan bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tantangan tersebut menuntut lembaga yang tidak hanya responsif pada masa darurat, tetapi juga mampu merancang pembangunan kembali yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana di masa depan.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menilai pembentukan BRR Aceh–Sumatra sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Dengan dukungan politik yang kuat, ia optimistis BRR akan memiliki kewenangan serta sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas secara optimal.
Selain pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Dr. Iswadi berharap BRR Aceh–Sumatra melibatkan masyarakat lokal, akademisi, tokoh adat, dan sektor swasta dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Partisipasi publik dinilai krusial agar program pemulihan benar benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BRR, khususnya terkait anggaran dan pelaksanaan proyek. Kepercayaan publik adalah modal utama keberhasilan pemulihan pascabencana, tegasnya.
Di sisi lain, Dr. Iswadi mendorong agar BRR Aceh–Sumatra dijadikan pusat pembelajaran nasional dalam penanggulangan bencana. Dengan dokumentasi dan evaluasi berkelanjutan, pengalaman BRR diharapkan dapat menjadi model bagi daerah rawan bencana lainnya di Indonesia.
Menutup pernyataannya, alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu menyampaikan optimisme bahwa pembentukan BRR Aceh–Sumatra akan membawa harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana. Ini bukan sekadar membangun kembali daerah yang rusak, tetapi memulihkan harapan dan masa depan rakyat, pungkasnya. ***
Menurut Dr. Iswadi, keberadaan lembaga khusus yang fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kebutuhan mendesak, mengingat tingginya kompleksitas persoalan kebencanaan di Aceh dan Sumatra. Ia menilai, pengalaman masa lalu telah membuktikan bahwa BRR mampu menjadi instrumen negara yang efektif dalam menangani pemulihan pascabencana secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia merujuk pada keberhasilan BRR Aceh–Nias pascatsunami 2004 yang dinilai sukses mempercepat pembangunan kembali infrastruktur, memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. “Karena itu, pembentukan BRR Aceh–Sumatra merupakan langkah tepat dan visioner di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ujarnya.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa bencana tidak hanya merusak aspek fisik, tetapi juga menghantam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Oleh sebab itu, negara harus hadir secara nyata dan terstruktur. BRR adalah simbol kehadiran negara dalam memastikan pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran, katanya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Aceh dan Sumatra yang rawan bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tantangan tersebut menuntut lembaga yang tidak hanya responsif pada masa darurat, tetapi juga mampu merancang pembangunan kembali yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana di masa depan.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menilai pembentukan BRR Aceh–Sumatra sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Dengan dukungan politik yang kuat, ia optimistis BRR akan memiliki kewenangan serta sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas secara optimal.
Selain pembangunan fisik, ia menekankan pentingnya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Dr. Iswadi berharap BRR Aceh–Sumatra melibatkan masyarakat lokal, akademisi, tokoh adat, dan sektor swasta dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Partisipasi publik dinilai krusial agar program pemulihan benar benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BRR, khususnya terkait anggaran dan pelaksanaan proyek. Kepercayaan publik adalah modal utama keberhasilan pemulihan pascabencana, tegasnya.
Di sisi lain, Dr. Iswadi mendorong agar BRR Aceh–Sumatra dijadikan pusat pembelajaran nasional dalam penanggulangan bencana. Dengan dokumentasi dan evaluasi berkelanjutan, pengalaman BRR diharapkan dapat menjadi model bagi daerah rawan bencana lainnya di Indonesia.
Menutup pernyataannya, alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu menyampaikan optimisme bahwa pembentukan BRR Aceh–Sumatra akan membawa harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana. Ini bukan sekadar membangun kembali daerah yang rusak, tetapi memulihkan harapan dan masa depan rakyat, pungkasnya. ***
Post a Comment