 |
| Dr.Iswadi,M.Pd |
Jakarta, newsataloen.com - Isu bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi topik hangat di ruang publik. Kedekatan keduanya selama ini memunculkan spekulasi bahwa Prabowo tidak akan sepenuhnya independen dalam mengambil keputusan. Namun, Prabowo dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menegaskan dirinya akan memimpin secara mandiri.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa hubungan baik dengan Jokowi tidak berarti dirinya dikendalikan. Ia menyebut komunikasi dengan presiden petahana sebagai hal wajar dalam konteks transisi pemerintahan yang sehat.
"Saya menghormati Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang telah berbuat banyak untuk bangsa ini. Tapi saya akan memimpin dengan cara dan prinsip saya sendiri. Pemerintahan ke depan akan saya jalankan berdasarkan visi dan misi yang saya yakini,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menekankan bahwa keberlanjutan kerja sama dengan pemerintahan sebelumnya bukan berarti kehilangan kemandirian politik. Ia menegaskan akan melanjutkan program program strategis yang bermanfaat bagi rakyat, namun dengan pendekatan yang sesuai dengan gaya kepemimpinannya sendiri.
“Saya bukan tipe orang yang bisa dikendalikan. Saya percaya pada kerja sama, tapi saya tetap akan memimpin dengan arah yang jelas,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Dr. Iswadi, seorang akademisi dan pengamat politik nasional, menilai bahwa bantahan Prabowo merupakan langkah penting untuk menegaskan posisi politiknya di mata publik. Menurutnya, isu tentang kendali Jokowi muncul karena kedekatan personal dan politik antara keduanya, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, menjadi wakil presiden
“Bantahan Prabowo ini adalah momen penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau tetap menjadi pemimpin yang independen. Hubungan baik dengan Jokowi jangan ditafsirkan sebagai ketergantungan, melainkan bentuk komunikasi yang dewasa dan saling menghormati,” jelas Dr. Iswadi.
Menurutnya, dalam sistem politik modern, kesinambungan antar pemerintahan bukan sesuatu yang salah. Justru, kata dia, hal itu bisa mempercepat realisasi pembangunan nasional jika dilakukan dengan prinsip profesional dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
"Yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa kesinambungan bukan berarti kontrol. Ini soal kerja sama demi kepentingan bangsa,” tambahnya.
Dr. Iswadi juga menilai bahwa Prabowo menunjukkan kematangan politik dalam menghadapi isu tersebut. Ia menyebut gaya komunikasi Prabowo kali ini jauh lebih tenang dan terukur dibandingkan masa masa sebelumnya.
“Pernyataan beliau sangat diplomatis namun tetap tegas. Ini menandakan kematangan seorang pemimpin yang tidak mudah terpancing provokasi. Justru dengan menjawab isu ini secara terbuka, Prabowo sedang memperkuat citra kepemimpinannya di hadapan publik,” ujarnya.
Selain itu, Dr. Iswadi menilai bahwa isu tentang kendali Jokowi muncul karena masyarakat belum sepenuhnya terbiasa dengan konsep kolaborasi lintas pemerintahan. Dalam pandangannya, keakraban antara dua pemimpin besar sering kali dianggap sebagai bentuk pengaruh politik, padahal bisa juga dimaknai sebagai upaya menjaga stabilitas nasional.
“Kita tidak bisa terus memandang politik sebagai arena pertarungan semata. Kadang, kolaborasi adalah cara terbaik untuk melanjutkan pembangunan tanpa gejolak,” jelasnya.
Lebih jauh, Dr. Iswadi menegaskan bahwa karakter Prabowo yang dikenal tegas dan nasionalis membuatnya sulit untuk dikendalikan pihak mana pun. Secara psikologis dan historis, Prabowo adalah figur yang independen. "Dalam karier militernya maupun politik, ia sering mengambil keputusan sendiri meski tidak selalu populer. Ini bukti bahwa beliau memiliki prinsip kuat,"ungkapnya.
Ia menilai bahwa tantangan terbesar Prabowo ke depan bukan hanya membuktikan dirinya mandiri secara politik, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintahannya mencerminkan visi pribadinya. (rls/red/ops/mi).
Post a Comment