Opini: Dr. Iswadi Usulkan Guru PPPK Bersertifikasi Layak Diangkat Langsung Menjadi PNS

 

Dr.Iswadi,M.Pd

Jakarta, newsataloen.com - Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Di balik setiap kemajuan dalam dunia pendidikan, terdapat sosok guru yang dengan penuh dedikasi mendidik, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penghargaan terhadap jasa para guru belum sepenuhnya setara dengan peran strategis yang mereka emban.

Kondisi ini menjadi perhatian serius dari Dr. Iswadi, M.Pd., seorang pemerhati pendidikan dan pendiri Pejuang Pendidikan Indonesia, yang mengusulkan agar guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus sertifikasi dapat langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tahapan seleksi ulang yang berbelit.

Usulan ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap ketidakpastian yang terus membayangi ribuan guru honorer dan PPPK di seluruh Indonesia. Banyak dari mereka telah mengabdi lebih dari sepuluh atau bahkan dua puluh tahun, mendidik di wilayah terpencil dengan sarana terbatas, namun status kepegawaian mereka masih belum tetap.

Sertifikasi pendidik yang telah mereka raih merupakan pengakuan formal atas kompetensi dan profesionalisme mereka sebagai pendidik. Namun sayangnya, sertifikasi tersebut belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam proses pengangkatan status kepegawaian yang lebih tetap.

Menurut Dr. Iswadi, sistem seleksi berulang untuk guru PPPK yang sudah bersertifikat tidak hanya melelahkan secara administratif, tetapi juga mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap guru yang telah terbukti kinerjanya. Ia menyampaikan bahwa penghargaan terhadap pengalaman dan sertifikasi harus diwujudkan secara konkret melalui kebijakan.

"Dengan mengangkat langsung guru PPPK bersertifikasi menjadi PNS, pemerintah tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap para pendidik," imbuhnya

Usulan ini juga relevan dalam konteks kekurangan tenaga pendidik di berbagai wilayah, khususnya daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Dengan mempercepat pengangkatan guru menjadi PNS, distribusi tenaga pengajar yang berkualitas akan lebih merata dan cepat. Hal ini sekaligus dapat memperkuat sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Baca Juga

• Dr. Iswadi Harap Sekolah Rakyat Gagasaan Presiden Prabowo, Jadi Ruang Inklusif bagi Siswa Disabilitas
• Di Antara Asa dan Realita: Refleksi Dr. Iswadi atas Mundurnya 160 Guru Sekolah Rakyat
• PT PIM dan Universitas Almuslim Luncurkan Sekolah Keluarga di Desa Binaan
• Mendagri Dorong Alumni IPDN Lanjutkan Studi ke Luar Negeri
• Atas Nama Pemerintah, Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII
• Mendagri Imbau Alumni IPDN Bekerja secara Profesional dan Berpegang Teguh pada Keilmuan

Namun, lanjut Iswadi, tentu usulan ini perlu diiringi dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dr. Iswadi menggarisbawahi bahwa hanya guru yang telah memenuhi syarat, yakni bersertifikasi pendidik dan memiliki rekam jejak kinerja yang baik serta pengalaman mengajar minimal lima tahun, yang layak dipertimbangkan untuk diangkat langsung menjadi PNS.

Ini bukan soal mempermudah tanpa syarat, tetapi tentang memberikan penghargaan berdasarkan merit dan pengabdian. Secara regulatif, pemerintah dapat merevisi peraturan yang ada, seperti Undang-Undang ASN atau regulasi teknis KemenPAN-RB dan Kementrian Pendidikan, untuk memberikan ruang bagi pengangkatan langsung ini.

Basis data guru bersertifikat yang valid dan sistem evaluasi kinerja yang terukur akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan usulan ini dengan tepat sasaran. Pengangkatan guru PPPK bersertifikat menjadi PNS secara langsung tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu guru, tetapi juga memberi dampak psikologis positif dalam dunia pendidikan.

Guru yang merasa dihargai dan diakui akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengembangan diri. Pada akhirnya, murid dan masyarakat luas yang akan menerima manfaatnya. Sebagai negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, Indonesia perlu menegaskan kembali komitmennya untuk membangun sistem kepegawaian guru yang adil, manusiawi, dan berbasis kompetensi.

Usulan Dr. Iswadi merupakan cerminan dari kepedulian terhadap integritas profesi guru dan keberlanjutan mutu pendidikan nasional. Dengan memperkuat keberpihakan pada guru melalui kebijakan yang berkeadilan, kita sedang membangun fondasi kuat untuk masa depan bangsa. ***