 |
| Dr.Iswadi,M.Pd |
Jakarta, newsataloen.com - Langkah berani Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sebagai bagian sah dari wilayah Provinsi Aceh mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh pendidikan nasional asal Aceh, Dr. Iswadi. Keputusan tersebut dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pusat terhadap kedaulatan wilayah dan pengakuan atas hak daerah.
Empat pulau yang sebelumnya statusnya sempat menjadi perdebatan administratif, kini telah ditegaskan secara resmi sebagai bagian dari Provinsi Aceh. Keputusan ini memperjelas batas wilayah serta memperkuat posisi strategis Aceh dalam konstelasi geopolitik nasional.
Penetapan tersebut dituangkan melalui regulasi terbaru yang memiliki dampak langsung terhadap tata ruang, sektor kelautan, serta pengelolaan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut.
Dr. Iswadi, akademisi sekaligus tokoh intelektual asal Aceh, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo. Ia menyebut langkah itu sebagai keputusan tegas, strategis, dan berpihak pada keadilan wilayah.
"Ini bukan sekadar soal batas geografis, tetapi juga menyangkut harga diri daerah. Kita patut bersyukur dan bangga karena Presiden telah mendengar dan merespons aspirasi masyarakat Aceh, ujar Dr. Iswadi dalam keterangan kepada media ini di Jakarta Selasa (17/06/2025).
Menurutnya, polemik mengenai status pulau-pulau kecil di Aceh telah berlangsung cukup lama dan kerap menjadi sumber ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan, khususnya di kawasan pesisir. Dengan kejelasan hukum yang kini diberikan, Pemerintah Aceh memiliki landasan kuat untuk menyusun rencana strategis dalam pengelolaan wilayah kepulauan, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan konservasi lingkungan.
"Langkah ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, serius membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana semangat Nawacita. Aceh sebagai daerah istimewa dan bersejarah memang layak mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan wilayahnya,"* tambahnya.
Dr. Iswadi juga menekankan bahwa keputusan ini merupakan bentuk nyata dari penguatan otonomi daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pengakuan terhadap wilayah administratif semacam ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal secara optimal.
Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Aceh, menjadikan keputusan ini sebagai momentum memperkuat sinergi pembangunan di tingkat lokal.
Sebagai pakar hukum tata negara, Dr. Iswadi turut menyoroti pentingnya penetapan wilayah pulau secara administratif dalam konteks geopolitik dan hukum internasional. Ia memperingatkan bahwa tanpa kejelasan legal, wilayah-wilayah strategis seperti ini dapat menimbulkan potensi konflik di masa depan, baik antarwilayah dalam negeri maupun dalam bentuk klaim dari negara lain.
"Letak geografis Aceh yang strategis di ujung barat Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Selat Malaka, menjadikan setiap pulau dan titik batas wilayah harus dikelola dengan sangat cermat. Presiden Prabowo memahami hal ini dan telah bertindak dengan cepat serta tepat,"tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, isu-isu strategis terkait perbatasan, wilayah kepulauan, dan penguatan peran daerah akan menjadi prioritas nasional. Ia berharap keputusan ini menjadi awal dari serangkaian kebijakan progresif lainnya yang berpihak kepada rakyat serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keputusan ini bukan sekadar urusan administrasi wilayah, tetapi cerminan komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan penguatan identitas nasional di seluruh penjuru negeri. Bagi masyarakat Aceh, ini adalah kemenangan yang membangkitkan harapan baru," pungkas Dr. Iswadi. ***
Penetapan tersebut dituangkan melalui regulasi terbaru yang memiliki dampak langsung terhadap tata ruang, sektor kelautan, serta pengelolaan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut.
Dr. Iswadi, akademisi sekaligus tokoh intelektual asal Aceh, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo. Ia menyebut langkah itu sebagai keputusan tegas, strategis, dan berpihak pada keadilan wilayah.
"Ini bukan sekadar soal batas geografis, tetapi juga menyangkut harga diri daerah. Kita patut bersyukur dan bangga karena Presiden telah mendengar dan merespons aspirasi masyarakat Aceh, ujar Dr. Iswadi dalam keterangan kepada media ini di Jakarta Selasa (17/06/2025).
Menurutnya, polemik mengenai status pulau-pulau kecil di Aceh telah berlangsung cukup lama dan kerap menjadi sumber ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan, khususnya di kawasan pesisir. Dengan kejelasan hukum yang kini diberikan, Pemerintah Aceh memiliki landasan kuat untuk menyusun rencana strategis dalam pengelolaan wilayah kepulauan, termasuk sektor perikanan, pariwisata, dan konservasi lingkungan.
"Langkah ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, serius membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana semangat Nawacita. Aceh sebagai daerah istimewa dan bersejarah memang layak mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan wilayahnya,"* tambahnya.
Dr. Iswadi juga menekankan bahwa keputusan ini merupakan bentuk nyata dari penguatan otonomi daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pengakuan terhadap wilayah administratif semacam ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal secara optimal.
Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Aceh, menjadikan keputusan ini sebagai momentum memperkuat sinergi pembangunan di tingkat lokal.
Sebagai pakar hukum tata negara, Dr. Iswadi turut menyoroti pentingnya penetapan wilayah pulau secara administratif dalam konteks geopolitik dan hukum internasional. Ia memperingatkan bahwa tanpa kejelasan legal, wilayah-wilayah strategis seperti ini dapat menimbulkan potensi konflik di masa depan, baik antarwilayah dalam negeri maupun dalam bentuk klaim dari negara lain.
"Letak geografis Aceh yang strategis di ujung barat Indonesia, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Selat Malaka, menjadikan setiap pulau dan titik batas wilayah harus dikelola dengan sangat cermat. Presiden Prabowo memahami hal ini dan telah bertindak dengan cepat serta tepat,"tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, isu-isu strategis terkait perbatasan, wilayah kepulauan, dan penguatan peran daerah akan menjadi prioritas nasional. Ia berharap keputusan ini menjadi awal dari serangkaian kebijakan progresif lainnya yang berpihak kepada rakyat serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Keputusan ini bukan sekadar urusan administrasi wilayah, tetapi cerminan komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan penguatan identitas nasional di seluruh penjuru negeri. Bagi masyarakat Aceh, ini adalah kemenangan yang membangkitkan harapan baru," pungkas Dr. Iswadi. ***
Post a Comment