Jakarta, newsatalon.com-Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd (foto) kepada wartawan, Selasa (18/02/2025) mengatakan Aksi demo “Indonesia Gelap” yang digelar di depan Istana Merdeka merupakan manifestasi dari keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dirasakan semakin sulit. Aksi ini menggambarkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan bangsa.
Salah satu tokoh yang menyuarakan pendapat terkait aksi ini adalah Dr. Iswadi, M.Pd, yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul kekuatan sipil dalam menghadapi tantangan bangsa.
Menurut Dr. Iswadi, situasi yang digambarkan oleh aksi "Indonesia Gelap" adalah refleksi dari berbagai masalah yang belum terpecahkan, mulai dari ketidakadilan sosial, kemiskinan yang masih meluas, hingga ketidakpastian ekonomi. Aksi ini bukan sekadar tentang ketidakpuasan, tetapi juga tentang keresahan yang mendalam terhadap masa depan Indonesia yang semakin gelap.
Oleh karena itu, Dr. Iswadi mengajak Presiden Prabowo untuk tidak hanya fokus pada kebijakan yang bersifat top-down, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi aktif dari masyarakat sipil, yang selama ini mungkin merasa terpinggirkan.
Dalam konteks ini, permintaan Dr. Iswadi untuk merangkul kekuatan sipil sangat relevan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi budaya, agama, maupun pandangan politik. Kekayaan ini seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Kekuatan sipil, yang terdiri dari organisasi masyarakat, aktivis, intelektual, dan berbagai elemen masyarakat lainnya, memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Mereka bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa.
Kekuatan sipil memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi demokrasi yang sehat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, keberadaan kekuatan sipil sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat sipil, sebuah pemerintahan dapat terjebak dalam kesewenang-wenangan atau kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Oleh karena itu, membuka ruang bagi partisipasi sipil adalah langkah yang perlu diambil untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan.
Merangkul kekuatan sipil juga berarti mendengarkan suara-suara dari masyarakat yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Suara-suara ini seringkali muncul melalui aksi-aksi demonstrasi atau gerakan sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah. Meskipun kritik tersebut sering dianggap mengganggu stabilitas, namun pada kenyataannya, kritik adalah bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.
"Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintah perlu melihat kritik sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pemerintahan," pungkasnya. (rls/red)
Post a Comment