 |
| Mahmud Padang |
Aceh Singkil, newsataloen.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Provinsi Aceh (ALAMP-AKSI) mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil membuka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026.
Desakan tersebut disampaikan Ketua ALAMP-AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, menyusul besarnya pagu indikatif Dana BOK untuk 12 Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil yang mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,6 miliar.
Berdasarkan dokumen pagu indikatif yang menjadi perhatian ALAMP-AKSI, alokasi tersebut disebut tertuang dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 14 Oktober 2025.
Mahmud menilai, besarnya anggaran kesehatan harus diikuti keterbukaan informasi, pengawasan yang terukur, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji oleh masyarakat.
Menurutnya, Dana BOK bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses, pemerataan, kualitas pelayanan, pencegahan penyakit, dan derajat kesehatan.
"Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, berapa yang benar-benar disalurkan, kegiatan apa yang dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, serta apa hasil konkret yang dihasilkan bagi masyarakat," tegas Mahmud Padang, Senin (9/11/2026).
ALAMP-AKSI menyebut Dana BOK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 terbagi dalam lima kelompok kegiatan, yakni peningkatan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup, surveilans dan respons penyakit, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, manajemen Puskesmas, serta insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
Aliansi meminta setiap kelompok kegiatan tersebut memiliki dasar perencanaan yang jelas, indikator kinerja, target penerima manfaat, standar biaya, mekanisme pelaksanaan, dan dokumen pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Mahmud menegaskan, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya serapan keuangan atau kelengkapan administrasi.
Menurutnya, evaluasi harus mencakup efektivitas kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas seluruh keputusan, transaksi, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana.
Karena itu, ALAMP-AKSI meminta Dinas Kesehatan Aceh Singkil menjelaskan hubungan antara belanja, keluaran kegiatan, dan dampak pelayanan kesehatan yang dihasilkan.
Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian khusus ALAMP-AKSI adalah pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal.
Aliansi meminta penjelasan mengenai total alokasi anggaran PMT, mekanisme pengadaan bahan pangan, penetapan penyedia, kriteria penerima manfaat, jumlah penerima di setiap wilayah kerja Puskesmas, hingga standar mutu dan distribusi.
Selain itu, ALAMP-AKSI juga meminta indikator perubahan status gizi penerima manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Mahmud, kegiatan PMT berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga pengadaan dan distribusinya harus dapat ditelusuri mulai dari perencanaan hingga barang diterima kelompok sasaran.
Permintaan transparansi juga mencakup anggaran surveilans dan respons penyakit, manajemen Puskesmas, serta insentif UKM, termasuk dasar penetapan penerima, mekanisme pembayaran, dan bukti pelaksanaan.
ALAMP-AKSI mengingatkan bahwa keterbukaan pengelolaan anggaran publik memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Aliansi juga merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Selain itu, pengelolaan Dana BOK turut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, serta Permenkes Nomor 18 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 18 Tahun 2025.
Berdasarkan ketentuan tersebut, ALAMP-AKSI meminta Dinas Kesehatan menjelaskan kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban Dana BOK dengan regulasi yang berlaku.
Aliansi menegaskan bahwa realisasi anggaran yang tinggi tidak otomatis menunjukkan keberhasilan program. Sebaliknya, realisasi yang belum maksimal juga perlu dianalisis berdasarkan kendala pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
ALAMP-AKSI turut meminta Bupati Aceh Singkil memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan Dana BOK Tahun Anggaran 2026.
Aliansi mendesak Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil melakukan evaluasi atau pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap perencanaan dan pengalokasian anggaran, distribusi dana kepada 12 Puskesmas, kepatuhan terhadap petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta kesesuaian realisasi keuangan dengan keluaran dan manfaat program.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti awal, ALAMP-AKSI meminta penanganan dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Mahmud menegaskan, permintaan transparansi tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana BOK Aceh Singkil.
"Pengawasan ini merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan hukum dan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam pernyataannya, ALAMP-AKSI menyampaikan tujuh tuntutan terkait pengelolaan Dana BOK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
Pertama, mendesak Plt Kepala Dinas Kesehatan membuka informasi anggaran BOK sebesar Rp11.619.237.000 secara terperinci, termasuk distribusi pagu kepada 12 Puskesmas.
Kedua, meminta akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk rencana kegiatan serta dasar penetapan anggaran.
Ketiga, meminta penjelasan realisasi keuangan dan fisik, meliputi jumlah dana yang disalurkan, dibelanjakan, sisa anggaran, dan capaian kegiatan hingga tanggal laporan.
Keempat, meminta keterbukaan informasi pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk penyedia, nilai transaksi, volume pekerjaan, serta bukti penerimaan barang atau jasa sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Kelima, mendesak Inspektorat Aceh Singkil melakukan reviu atau pemeriksaan sesuai kewenangannya apabila terdapat dasar dan risiko yang perlu ditindaklanjuti.
Keenam, meminta Bupati Aceh Singkil mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan Dana BOK.
Ketujuh, meminta Dinas Kesehatan memberikan jawaban tertulis dan terbuka atas permintaan informasi melalui mekanisme Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Mahmud Padang menegaskan, ALAMP-AKSI akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme pengawasan masyarakat, permohonan informasi publik, serta penyampaian laporan kepada lembaga pengawasan apabila ditemukan bukti awal yang relevan.
"Jangan jadikan jabatan Pelaksana Tugas sebagai alasan untuk menghindari kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat. Setiap pejabat publik yang mengelola anggaran harus memahami bahwa uang yang dikelola adalah uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa pihaknya tidak sedang membangun opini mengenai adanya tindak pidana korupsi, melainkan mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
"Prinsip kami sederhana, anggaran publik harus terbuka, pelaksanaan harus dapat ditelusuri, dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat. Kami akan terus mengawal persoalan ini berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan hukum," tutup Mahmud Padang.
ALAMP-AKSI menegaskan bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Transparansi merupakan kewajiban, akuntabilitas adalah keharusan, dan pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan anggaran. (rls/red)
إرسال تعليق