Aceh Utara, newsataloen.com — Perayaan Milad Piasan Samudera Pasai ke-800 di Aceh Utara yang berlangsung sepekan ini menyisakan banyak catatan merah. Di balik kemeriahan acara, tersorot masalah besar mulai dari ketiadaan anggaran daerah (APBK), aksi "patungan" yang membebani pejabat, dugaan pungutan liar (pungli) pedagang, hingga insiden keributan yang memicu proses hukum.
Bendahara Panitia Pelaksana sekaligus anggota DPRA, Muslem, blak-blakan mengakui acara sebesar ini sama sekali tidak punya pos anggaran di APBK bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Akibatnya, panitia kelimpungan mencari dana talangan..Kebutuhan total dana: Rp2,6 Miliar, sementara Dana yang baru terkumpul: Rp800 Juta (Kurang Rp1,8 Miliar). Sumber dana saat ini berasal dari sumbangan pribadi dan korporasi (Muslem Rp100 juta, Ketua Partai Aceh Joni Rp100 juta, serta bantuan dari PGE, PAG, dan PT PIM).
Muslem menegaskan bahwa kekacauan tahun ini harus menjadi pelajaran keras bagi Pemkab Aceh Utara agar perayaan berikutnya memiliki pos anggaran resmi dan tata kelola yang transparan.
Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, membenarkan bahwa acara ini murni mengandalkan sistem gotong royong tanpa sokongan uang negara.
Ketiadaan modal membuat para pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Utara menjerit. Sejumlah camat dan kepala bagian mengaku terpaksa merogoh kocek pribadi hingga Rp5–10 juta demi membiayai anggota yang bertugas di lapangan.
"Namanya kami bawahan. Membayar makan saja susah, kalau membantah khawatir dengan jabatan," keluh salah satu camat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Masalah anggaran ini diduga merembet ke pungutan liar di lapangan. Para pedagang kecil yang mengais rezeki di arena acara mengeluhkan tingginya biaya harian yang tidak jelas rimbanya. Biaya lapak bervariasi mulai dari Rp100.000 – Rp300.000 per hari, dilUang keamanan: Rp10.000 – Rp20.000 per hari
"Jangankan untung, lepas makan saja alhamdulillah," keluh seorang pedagang.
Anehnya, dinas terkait justru saling lempar tanggung jawab: Bendahara Panitia (Muslem) mengaku tidak tahu dan berjanji akan mengusut tuntas aliran dana tersebut.
Kadis Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Kusairi) menegaskan instansinya tidak terlibat dan melempar urusan itu ke Keuchik (Kepala Desa) setempat.
Sekretaris Satpol PP Aceh Utara, Abdullah memilih bungkam dan tidak merespons pertanyaan wartawan.
Suasana di area festival sempat memanas akibat isu pungutan ini. Seorang Keuchik setempat dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat keributan di arena kegiatan. Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, dan Polres Aceh Utara membenarkan adanya pemanggilan saksi terkait peristiwa tersebut.
Selain itu, penempatan wahana mainan anak di area Kantor BPBD dinilai berbahaya dan mengancam keselamatan jika terjadi kebakaran. Lokasi acara di Landeng, Lhoksukon, juga dikritik tokoh masyarakat. Mereka menilai acara sejarah seperti ini harusnya digelar di kawasan Museum Samudera Pasai agar nilai historisnya terasa.
Rangkaian acara ini dijadwalkan ditutup pada Minggu (13/9).
إرسال تعليق