 |
| Dr.Iswadi |
Jakarta, newsataloen.com - Akademisi sekaligus pemerhati pendidikan, Dr. Iswadi, M.Pd, mendorong agar pengelolaan Sekolah Rakyat dilakukan secara lebih terintegrasi melalui pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program yang menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia.
Dr. Iswadi menilai Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan formal, melainkan sebuah strategi nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Karena memiliki cakupan yang luas, pelaksanaannya membutuhkan sinergi berbagai kementerian dan lembaga agar seluruh kebijakan dapat berjalan selaras.
Program Sekolah Rakyat memiliki dimensi yang sangat luas. Tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kesehatan, penguatan karakter, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang mampu mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan, ujar Dr. Iswadi.
Menurutnya, keberadaan badan yang berada langsung di bawah Presiden dapat mempercepat proses koordinasi antarkementerian, sehingga berbagai keputusan strategis dapat diambil secara lebih cepat dan tepat. Dengan mekanisme tersebut, hambatan birokrasi yang sering muncul dalam program lintas sektor diharapkan dapat diminimalkan.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada pembangunan gedung atau penyediaan tenaga pendidik, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukung yang melibatkan banyak sektor. Mulai dari penyediaan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, fasilitas asrama, hingga pembinaan karakter dan keterampilan hidup memerlukan kerja sama yang kuat antarinstansi.
Dr. Iswadi berpandangan bahwa model koordinasi yang terpusat akan mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program. Dengan demikian, setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Selain aspek koordinasi, ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Karena itu, kelembagaan yang kuat dinilai mampu menjaga keberlanjutan program sekalipun terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika birokrasi.
Program sebesar Sekolah Rakyat memerlukan arah kebijakan yang konsisten. Dengan tata kelola yang kuat, program dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan fokus terhadap tujuan utamanya, jelasnya.
Dr. Iswadi juga menekankan pentingnya pengelolaan program berbasis data. Ia menilai bahwa data yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat akan membantu pemerintah dalam menentukan sasaran penerima manfaat secara lebih tepat. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memudahkan pemerintah menyempurnakan kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai di lapangan.
Menurutnya, penggunaan data yang terintegrasi juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Setiap kebijakan dapat dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sehingga manfaat program menjadi lebih optimal.
Meskipun mengusulkan pembentukan badan khusus, Dr. Iswadi menegaskan bahwa peran kementerian teknis dan pemerintah daerah tetap sangat penting. Badan tersebut, menurutnya, justru berfungsi sebagai penguat koordinasi sehingga seluruh pihak dapat bekerja dalam satu arah kebijakan yang sama.
Ia berharap Sekolah Rakyat mampu menjadi model pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan dukungan tata kelola yang baik.(rel).
إرسال تعليق