Nasib Kuala Bungkah Siapa Peduli

Redaksi

19 Nov, 2023 0 0

H.Anwar Sanusi.S.Pd.I.MSM

Aceh Utara, newsataloen.com -Masyarakat di dua kecamatan wilayah barat Aceh Utara yaitu Dewantara dan Muara Batu mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Aceh Utara untuk tidak menutup mata terhadap nasib ratusan nelayan di dua kecamatan tersebut.

Pasalnya, kalangan nelayan kerap menjerit akibat tidak bisa melaut karena Kuala Bungkah sering tertimbun pasir. Padahal, Pemkab Aceh Utara sudah berulangkali berjanji untuk membangun kuala yang permanen namun hingga sekarang belum ada realisasinya.

Salah seorang Anggota DPRK Aceh Utara, H.Anwar Sanusi.S.Pd.I.MSM yang dihubungi Media ini, Sabtu (18/10) ikut mendesak Pemkab Aceh Utara melalui Dinas terkait untuk segera mengeruk kuala yang dangkal dan membuang pasir yang menyebabkan muara kuala sulit keluar masuk kalangan nelayan.

Menurut Anwar sebagaimana yang dilaporkan kalangan nelayan, boat-boat tidak bisa keluar atau masuk kuala karena terhalang pasir yang menumpuk menutupi mulut kuala. Kondisi seperi ini sudah bertahun semenjak diterjang tsunami pada 2004 hingga sekarang belum terbangun. Kalaupun ada pengerukan hanya dilakukan asal jadi.

Dia mengatakan, usulan pembangunan tanggul muara dan pemecah ombak sudah sejak lama diusulkan bahkan melalui Musrembang ketika masa jabatan Bupati Aceh Utara dijabat Ilyas Pase, namun hingga kini sudah beberapa kali pergantian bupati pembangunannya belum terealisasi”, paparnya..

Dijelaskan juga, selain kuala, sungai atau krueng Ajo juga mengalami pendangkalan yang menyebabkan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan nelayan menjadi lumpuh.

“Kalangan nelayan sangat mengharapkan adanya perhatian pihak Pemkab untuk mengeruk krueng Ajo lebih dalam lagi dan membuka muara yang tertutup pasir dengan membangun tanggul yang permanen, agar aktivitas lancar,” harapnya.

Lebih menyedihkan lagi, lanjutnya, kondisi sungai atau krueng tadi selain dangkal juga sudah sangat sempit karena sepanjang sisinya sekitar lima meter sudah dijadikan tebat ikan.Untuk masalah ini kalangan mareka juga mendesak Pemkab Aceh Utara untuk meninjau dan mendata dan mengembalikan seperti semula. (UCR)

Via kabar daerah