Jakarta, thekoetarajanews - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta kepada kontraktor untuk membuat desain sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri. Permintaan itu bertujuan untuk menekan penggunaan produk impor.
"Misalnya usulan menggunakan pompa dengan kapasitas 1 meter kubik per detik, dan itu belum diproduksi di Indonesia. Sudah tahu di Indonesia belum ada produksinya, tapi masih didesain seperti itu," kata Menteri Basuki dalam acara konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2023, Senin (13/2/2023).
Menteri Basuki mengatakan penggunaan produk dalam negeri bukan hanya sekadar mengukur kualitas, namun memiliki tujuan agar industri di dalam negeri ikut berjalan seiring adanya pembangunan yang dilakukan.
"Mulai dari desain, direncanakan untuk produksi dalam negeri. Saya ingin kita konsisten untuk meningkatkan produksi dalam negeri dalam belanjanya. Saya tidak khawatir tentang kualitasnya, tetapi kita harus cerewet untuk meningkatkan kualitas tersebut," kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki menjelaskan, penggunaan produk dari impor saat ini memang perlu dikurangi agar industri di dalam negeri dapat bertumbuh. Salah satu upayanya dengan menggunakan belanja pemerintah untuk produk-produk lokal.
"Arahannya bukan memprioritaskan produk dalam negeri, tetapi dilarang Impor. Belanja barangnya tetap menggunakan produk dalam negeri, sehingga dibutuhkan sejak awal, dari program dan perencanaan," lanjutnya.
Menteri Basuki melaporkan bahwa realisasi belanja barang/jasa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada TA 2022 mencapai 97,35% dari realisasi anggaran kementerian senilai Rp125,98 triliun.
“Kami dalam membelanjakan uang negara juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, menggunakan produk dalam negeri. Pada TA 2022 kemarin narasinya dilarang impor. Jadi sesuai arahan kalau ada barang yang bisa diproduksi dalam negeri tetapi kami impor, akan kami bongkar,” tegas Menteri Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar belanja pembangunan infrastruktur harus mengutamakan produk dalam negeri, apalagi jika pembangunan tersebut menggunakan dana APBN.
“Dana APBN dikumpulkan dari pajak masyarakat, maka kita tidak ingin membuang serupiah pun APBN yang telah dikumpulkan dengan susah payah itu," ujar Basuki dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah di Pameran Mega Build Ke-19 di Jakarta, Kamis.
Gerakan belanja produk dalam negeri, kata Basuki, harus diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur agar dapat membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah, kata Basuki, menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar dan kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia.
Oleh karena itu, diharapkan setiap pelaku usaha dan tenaga kerja dapat meningkatkan kemampuan usaha dan kompetensi dalam rangka memenangkan persaingan khususnya di pasar regional ASEAN.
“Kita harus bersama-sama memastikan kesiapan seluruh rantai pasok industri konstruksi, mulai dari kelembagaan badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja, material, peralatan, teknologi, hingga masyarakat jasa konstruksi sendiri," ucapnya.
Post a Comment