![]() |
| Hanafiah Arasyah |
Aceh Utara, newsataloen.com – Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Hanafiah Arasyah, mendesak PT Petroplex bersama seluruh KSO yang terlibat dalam kegiatan operasional di Cluster IV agar segera menyelesaikan persoalan dan kisruh antara pekerja dengan pihak perusahaan secara kondusif, profesional, serta mengedepankan dialog dan musyawarah.
Hanafiah menegaskan, setiap persoalan hubungan industrial harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja, khususnya tenaga kerja lokal yang selama ini turut berkontribusi dalam kegiatan operasional perusahaan.
"Kami meminta Petroplex dan seluruh KSO-nya segera duduk bersama menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Jangan sampai konflik antara pekerja dan perusahaan semakin meluas. Hak-hak pekerja harus dihormati dan setiap persoalan harus diselesaikan sesuai aturan hukum," tegas Hanafiah.
PGE dan PT PEMA Harus Bertanggung Jawab terhadap Vendor dan Investor di Blok B
Komisi III DPRK Aceh Utara meminta PT Pema Global Energi (PGE) dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) turut memastikan seluruh vendor, kontraktor, maupun investor yang melaksanakan kegiatan proyek di Wilayah Kerja Blok B menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, standar operasional, dan komitmen terhadap daerah.
Menurut Hanafiah, keberadaan investasi dan kegiatan industri migas di Blok B harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Utara, termasuk kesempatan kerja dan pemberdayaan perusahaan lokal.
"PGE dan PT PEMA harus memastikan kegiatan investasi dan seluruh mitra kerja di Blok B memperhatikan kepentingan daerah. Jangan sampai kegiatan proyek berskala besar justru mengesampingkan tenaga kerja dan pengusaha lokal," ujarnya.
Perusahaan Nasional Harus Mengedepankan Local Content
Komisi III juga menegaskan bahwa perusahaan swasta nasional yang melaksanakan proyek di Blok B harus mengedepankan prinsip Local Content, termasuk memberikan ruang dan kesempatan kepada perusahaan lokal Aceh untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek.
"Kami ingin perusahaan lokal Aceh menjadi bagian dari pembangunan industri migas di daerahnya sendiri. Jangan sampai perusahaan nasional datang mengerjakan proyek besar, tetapi perusahaan lokal hanya menjadi penonton," tegasnya.
BPMA Diminta Evaluasi Seluruh Proses Tender Skala Besar
Komisi III DPRK Aceh Utara meminta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses tender proyek berskala besar di wilayah kerja migas Aceh.
BPMA diharapkan memastikan seluruh proses tender berlangsung transparan, profesional, kompetitif, dan sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku, sekaligus memberikan kesempatan yang adil kepada perusahaan lokal atau perusahaan asal Aceh yang memenuhi persyaratan.
"BPMA harus mengevaluasi seluruh proses tender proyek skala besar. Kami meminta agar perusahaan lokal Aceh diberikan kesempatan yang proporsional untuk berkompetisi dan terlibat dalam proyek-proyek strategis migas di Aceh," ungkapnya.
Eliazer Diminta Patuhi Aturan Rekrutmen dan PHK
Secara khusus, Komisi III DPRK Aceh Utara meminta Eliazer agar menjalankan seluruh proses penerimaan tenaga kerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya terhadap pekerja lokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
"Jangan ada tindakan sepihak dalam proses penerimaan maupun pemberhentian pekerja. Tenaga kerja lokal memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Setiap keputusan perusahaan harus memiliki dasar yang jelas dan mengikuti aturan ketenagakerjaan," tegas Hanafiah.
Pekerja Diminta Perjuangkan Hak Secara Kondusif, Jangan Ganggu Investasi
Komisi III DPRK Aceh Utara juga meminta para pekerja yang mengalami PHK secara sepihak agar tetap memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.
Hanafiah menegaskan bahwa pekerja memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, menuntut pemenuhan hak normatif, serta memperjuangkan keadilan atas keputusan perusahaan. Namun, seluruh proses tersebut harus dilakukan secara tertib, damai, dan kondusif.
Komisi III juga mengingatkan agar persoalan hubungan industrial ini tidak ditunggangi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan lain dan berpotensi mengganggu keberlangsungan investasi serta kegiatan operasional di Blok B.
"Kami mendukung penuh pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh keputusan PHK sepihak. Silakan tempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai aturan. Namun, kami juga mengingatkan agar persoalan ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu sehingga justru mengganggu iklim investasi di Aceh Utara," tegas Hanafiah.
Komisi III Akan Perkuat Fungsi Pengawasan
Hanafiah Arasyah menambahkan, Komisi III DPRK Aceh Utara akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dan proyek-proyek strategis di wilayah Aceh Utara, khususnya sektor migas, investasi, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan perusahaan lokal.
"Prinsipnya, kami mendukung investasi dan keberlangsungan kegiatan industri migas di Aceh Utara. Namun, investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak pekerja, pemberdayaan pengusaha lokal, dan kepentingan ekonomi daerah. Jangan sampai sumber daya alam Aceh dikelola, tetapi masyarakat dan pengusaha lokal tidak mendapatkan manfaat yang layak," tutup Hanafiah Arasyah. (rls/red)?

إرسال تعليق