![]() |
| Foto: Ilustrasi |
Aceh Utara, newsataloen.com – Persoalan tata kelola pemerintahan Gampong Geulanggang Baro, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, hingga kini belum menemukan titik penyelesaian. Dampaknya, kelancaran administrasi pemerintahan gampong terganggu dan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dilaporkan belum cair hingga Oktober.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kabupaten Aceh Utara, Saifullah, M.Pd., meminta Camat Lapang kembali menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Permintaan itu menyusul terhambatnya sejumlah program pembangunan dan kegiatan masyarakat akibat belum tuntasnya persoalan pemerintahan gampong.
Saifullah mengatakan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara juga meminta agar rapat koordinasi kembali dilaksanakan dengan menghadirkan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), perangkat gampong, serta masyarakat penerima manfaat Dana Desa.
"Kami meminta Camat Lapang untuk menggelar rapat sekali lagi. Rapat ini harus dihadiri secara lengkap oleh Muspika, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa," ujar Saifullah kepada media ini, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak sangat penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Musyawarah tersebut juga diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik di tengah masyarakat akibat terhambatnya pelaksanaan program gampong.
Persoalan tata kelola Gampong Geulanggang Baro dilaporkan berkaitan dengan hubungan kerja antara Keuchik Muhammad dan lembaga Tuha Peut Gampong, menyusul usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota Tuha Peut yang dinilai tidak aktif.
Situasi tersebut turut memengaruhi kelancaran administrasi pemerintahan gampong. Sejumlah warga mengeluhkan pelayanan administrasi desa yang disebut mengalami hambatan sepanjang tahun ini.
Sementara itu, Camat Lapang, Muzakir, menyatakan penanganan persoalan pemerintahan Gampong Geulanggang Baro telah didelegasikan kepada Sekretaris Kecamatan (Sekcam).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan gampong tetap berjalan dan persoalan yang terjadi dapat ditangani secara lebih fokus.
"Persoalan pemerintahan Gampong Geulanggang Baro sudah kita serahkan penanganannya kepada Sekcam," ujar Muzakir saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (2/11/2026) sore.
Namun, Muzakir tidak merinci lebih jauh mengenai konflik maupun kendala spesifik yang tengah dihadapi gampong tersebut.
Secara administratif, Muzakir masih menjabat sebagai Camat Lapang definitif meskipun mendapat penugasan tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) di kecamatan lain.
Penugasan tambahan tersebut tidak serta-merta menghapus kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai camat definitif di Kecamatan Lapang, termasuk dalam urusan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penyelesaian persoalan di tingkat gampong.
Karena itu, penyelesaian persoalan Geulanggang Baro tetap membutuhkan peran aktif pemerintah kecamatan sesuai kewenangan yang berlaku agar hambatan administrasi dan pelayanan masyarakat tidak terus berlarut.
Sementara itu, sejumlah warga setempat mengeluhkan mandeknya administrasi pemerintahan gampong sepanjang tahun 2026.
Kondisi tersebut turut memunculkan desakan kepada Bupati Aceh Utara agar mengevaluasi kinerja Camat Lapang, yang dinilai lambat dalam memproses Surat Keputusan (SK) pergantian perangkat atau pemerintahan gampong.
Warga berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret agar persoalan administrasi dan tata kelola pemerintahan Gampong Gelanggang Baro tidak terus berlarut-larut.
Masyarakat juga menginginkan kepastian penyelesaian persoalan tersebut, sehingga pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat kembali berjalan normal. (tim/red).

إرسال تعليق