Aceh Utara, newsataloen.com – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE, MM, yang akrab disapa Ayahwa, meminta Pemerintah Pusat bergerak cepat memulihkan 18.000 hektar lahan sawah yang rusak akibat banjir besar November 2025 lalu. Langkah ini dinilai mendesak demi menyelamatkan ketahanan pangan daerah yang kini di ambang kelumpuhan.
Permintaan tegas tersebut disampaikan Ayahwa dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana Provinsi Aceh di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/3/2026).
Selain sektor pertanian, Ayahwa memaparkan sejumlah kerusakan infrastruktur vital yang membutuhkan penanganan segera, di antaranya: sebanyak 27 unit jembatan butuh perbaikan/pembangunan kembali. Dan 10.000 hektar lahan tambak rusak dan 500 unit boat nelayan hilang, serta dua bendungan dilaporkan jebol, mengganggu aliran air ke lahan produktif.
"Kami butuh perhatian serius dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat agar masyarakat kami bisa kembali turun ke sawah. Ekonomi warga sangat bergantung pada sektor-sektor ini," tegas Ayahwa di hadapan peserta rapat.
Dalam forum yang dihadiri Pj. Sekda Jamaluddin dan jajaran Kepala Bappeda Aceh tersebut, Ayahwa juga sempat melontarkan kritik terkait distribusi tambahan dana TKD. Ia menyoroti adanya ketidaksinkronan antara data wilayah terdampak dengan realisasi bantuan.
"Di Aceh Utara ada 696 desa yang terdampak. Tapi kalau melihat tabel TKD ini, justru wilayah yang tidak terdampak yang mendapat alokasi. Jadi untuk apa kami diundang?" ujar Ayahwa yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta forum.
Bupati berharap skema penganggaran ke depan benar-benar memprioritaskan daerah dengan dampak kerusakan paling parah agar proses pemulihan ekonomi masyarakat tidak terhambat.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah dari sembilan kabupaten/kota terdampak di Aceh serta jajaran SKPA terkait yang mengawasi pengelolaan dana pascabencana. (tim/red)
إرسال تعليق