Di sebuah arena pacuan kuda bertajuk "Global Skills Race", pemandangan satir tersaji: beberapa ekor kuda Przewalski—spesies kuda liar yang kekar namun pendek—berdiri termangu di garis start. Di leher mereka tergantung papan karton bertuliskan: "PHK Gampang", "Kontrak Fleksibel", dan "Upah Minim". Sementara di belakang mereka, kuda-kuda pacu murni (thoroughbred) dari negara tetangga sudah melesat jauh dengan dukungan teknologi dan pelatihan sistematis.
Gambaran metaforis ini adalah potret muram wajah ketenagakerjaan Indonesia hari ini. Di tengah gegap gempita narasi "Indonesia Emas 2045", terdapat jurang menganga antara retorika pemerintah dengan realitas fundamental di lapangan kerja dan institusi pendidikan.
*Hilangnya Ruh Vokasi di Politeknik*
Masalah skill ini bermula dari hulu yang kering. Politeknik, yang seharusnya menjadi "pabrik" tenaga terampil, kini mengalami disorientasi peran. Kita sedang menyaksikan eksodus besar-besaran instruktur ahli. Generasi dosen yang 40 tahun lalu adalah praktisi terlatih dan instruktur skill mumpuni kini hampir seluruhnya memasuki masa pensiun. Sialnya, kekosongan ini tidak diisi oleh praktisi setara, melainkan oleh para akademisi yang terjebak dalam pusaran administratif.
Dosen-dosen muda kini lebih disibukkan oleh riset demi mengejar gelar Doktoral dan jabatan Guru Besar sebagai syarat akreditasi, ketimbang mengasah kemampuan praktis mahasiswa di bengkel kerja. Ironisnya, ambisi riset ini seringkali berjalan di atas kertas belaka, mengingat banyak laboratorium di Politeknik kita kini terbengkalai dengan peralatan usang, bahkan "hampir tanpa bekas" prasarana kompetensi yang layak.
Akibatnya, lahir mahluk hibrida: sarjana terapan yang menguasai teori penelitian namun gagap saat memegang mesin di dunia industri.
*UU Cipta Kerja dan Lingkaran Setan Rendahnya Skill*
Menteri Ketenagakerjaan baru-baru ini menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui kerangka 4P (People, Process, Product, Policy). Namun, kerangka ini runtuh ketika berhadapan dengan struktur ketenagakerjaan nasional: 85 persen tenaga kerja kita lulusan maksimal SMA/SMK, dan mayoritas bekerja di sektor informal.
Kehadiran UU Cipta Kerja justru memperlebar luka ini. Dengan dalih fleksibilitas, perlindungan terhadap buruh lapisan bawah semakin tergerus. Bagi rakyat marhaen, peningkatan produktivitas adalah beban tambahan di saat jaminan kerja semakin tipis.
Bagaimana mungkin seorang pekerja bisa fokus meng-upgrade skill jika status kontraknya "fleksibel" dan bayang-bayang PHK menghantui setiap saat? Rasa tidak aman (job insecurity) adalah musuh utama dari keinginan untuk belajar.
*Retorika vs Aksi Nyata*
Pemerintah menawarkan solusi berupa Talent and Innovation Hub hingga podcast produktivitas. Namun, yang dibutuhkan bukanlah sekadar stimulasi pola pikir (mindset), melainkan revitalisasi fisik prasarana kompetensi di kampus-kampus vokasi dan upah yang layak untuk hidup berkualitas.
Upah minim yang terus ditekan demi daya tarik investasi justru menciptakan tenaga kerja yang loyo secara stamina dan rendah motivasi untuk menjadi "berkelas". Kita tidak bisa memenangkan lomba lari tingkat dunia jika "kuda-kuda" SDM kita tidak pernah dilatih oleh instruktur yang kompeten karena para pelatihnya sibuk mengejar gelar di menara gading.
*Harapan dari Langkat: Menagih Janji Sejahtera* rakyat "Negeri Bertuah"
Potret nasional ini tercermin jelas di daerah, salah satunya di Kabupaten Langkat. Data BPS menunjukkan tantangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang nyata di tengah potensi sumber daya yang besar.
Masyarakat Langkat saat ini sangat membutuhkan pembinaan serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) agar mereka bisa bertransformasi dari "kuda tanpa skill lari" menjadi tenaga kerja yang berdaya saing global.
Janji Bupati untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera dalam visi dan misinya harus segera diejawantahkan dalam bentuk fasilitas pelatihan kompetensi yang konkret dan perlindungan bagi pekerja lokal.
Harapan besar ini hendaknya jangan sampai dihalangi oleh kepentingan para petualang politik dan mafia politik yang hanya mementingkan keuntungan kelompok di atas nasib rakyat marhaen.
Menyongsong Indonesia Emas, masyarakat Langkat tidak boleh hanya menjadi penonton di pinggir lintasan, melainkan harus menjadi pelari utama yang tangguh dan terlatih di tanah kelahirannya sendiri. (Martin Sembiring) Pemerhati Tenaga Kerja).
Post a Comment