 |
| Dr.Iswadi,M.Pd. |
Jakarta, newsataloen.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Dr. Iswadi, M.Pd., yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan rasional dalam memperbaiki kinerja perusahaan milik negara agar lebih efisien, profesional, dan berdaya saing global.
Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi kurang lebih 200 perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki tata kelola, serta mendorong peningkatan profitabilitas BUMN yang selama ini dinilai belum optimal. Arahan tersebut disampaikan Prabowo kepada pimpinan Danantara Indonesia sebagai holding pengelola BUMN agar menjalankan perusahaan negara dengan prinsip bisnis modern dan standar internasional.
Dr. Iswadi menilai, selama ini banyak BUMN yang berdiri tanpa landasan bisnis yang kuat, tumpang tindih dalam fungsi, serta tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Rasionalisasi ini bukan semata mata soal pengurangan jumlah, tetapi soal kualitas, efektivitas, dan hasil nyata bagi negara ujarnya.
Menurut Iswadi, banyaknya jumlah BUMN justru sering menjadi beban fiskal, terutama bagi perusahaan yang terus mengalami kerugian dan bergantung pada penyertaan modal negara. Kondisi tersebut, kata dia, perlu dihentikan agar keuangan negara dapat difokuskan pada sektor sektor strategis yang benar benar produktif.
Salah satu tujuan utama rasionalisasi BUMN adalah meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini dinilai rendah. Presiden Prabowo secara tegas menyoroti lemahnya rasio profitabilitas BUMN, termasuk rendahnya Return on Asset (RoA) jika dibandingkan dengan perusahaan swasta atau BUMN di negara lain. Dengan struktur yang lebih ramping, pengelolaan diharapkan menjadi lebih fokus dan akuntabel.
"Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan keuntungan negara. BUMN tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat kebijakan politik atau sosial semata, melainkan sebagai entitas bisnis yang sehat dan menghasilkan keuntungan berkelanjutan. BUMN harus mampu bersaing, bukan dilindungi terus menerus. Jika ingin menjadi pemain global, maka standar pengelolaannya juga harus global," kata Iswadi.
Langkah konkret yang akan diambil pemerintah antara lain pemangkasan jumlah BUMN melalui merger, konsolidasi, atau pembubaran perusahaan yang tidak produktif. Dengan pengurangan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan BUMN yang lebih kuat secara finansial dan memiliki skala ekonomi yang memadai.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah membuka peluang perekrutan talenta terbaik, termasuk profesional asing atau ekspatriat, untuk menduduki posisi strategis di BUMN. Langkah ini dinilai penting untuk membawa praktik terbaik internasional dan mempercepat transformasi manajemen.
Dr. Iswadi menilai keterbukaan terhadap profesional asing bukanlah ancaman bagi kedaulatan negara, melainkan bentuk keberanian untuk belajar dan berbenah. Selama kepemilikan dan arah strategis tetap di tangan negara, kehadiran profesional asing justru bisa menjadi katalis peningkatan kinerja.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga akan melakukan reformasi regulasi. Perubahan aturan diperlukan agar profesional non-Indonesia dapat secara legal dan transparan memimpin BUMN. Reformasi ini diharapkan menciptakan iklim tata kelola yang lebih modern, terbuka, dan berbasis kompetensi.
Lebih jauh, Prabowo juga mendorong para pemimpin politik dan birokrat untuk memiliki pemahaman yang kuat terhadap ekonomi dan bisnis. Menurutnya, kebijakan negara harus disusun secara rasional, berbasis data, serta mempertimbangkan aspek efisiensi dan keberlanjutan. Dr. Iswadi menyebut pendekatan ini sebagai langkah maju dalam reformasi tata kelola negara.(red/rj)
Post a Comment