Dr. Iswadi,M.Pd
Jakarta, newsataloen.com - Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pihak mulai melakukan evaluasi terhadap implementasi program program unggulan nasional. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Dr. Iswadi, pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi, menyampaikan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait tata kelola dan pengawasan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan nya kepada wartawan Melalui pesan WhatsApp,, Minggu 12 Oktober 2025
Menurut Dr. Iswadi, program MBG merupakan inisiatif strategis yang patut diapresiasi karena menyasar perbaikan gizi anak-anak dan kelompok rentan. Namun, ia menilai bahwa masih banyak kelemahan dalam tata kelolanya yang berpotensi menghambat efektivitas dan keberlanjutan program ini.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Program MBG ini sangat baik dari sisi tujuan, tapi harus dibarengi dengan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berbasis data yang akurat. Jangan sampai niat baik justru terhambat karena lemahnya manajemen di lapangan
Masih Menurut Dr.Iswadi Sejak diluncurkan pada awal 2025, program MBG telah menyalurkan anggaran negara dalam jumlah besar. Data terakhir menunjukkan bahwa per 11 Agustus 2025, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 8,2 triliun dari total target tahun ini sebesar Rp 10 - 11 triliun.
Namun, program ini menghadapi berbagai persoalan teknis dan administratif di lapangan.
Salah satu masalah utama adalah belum adanya regulasi yang jelas di awal pelaksanaan. Selama enam bulan pertama, MBG berjalan tanpa Peraturan Presiden (Perpres) atau petunjuk teknis yang mengatur secara terperinci sistem pelaksanaan, distribusi, dan pengawasan. Selain itu, muncul pula laporan mengenai dapur dapur fiktif yang terdaftar dalam sistem namun tidak menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sempat mengakui bahwa lebih dari 6.000 titik dapur MBG telah di rollback karena tidak aktif selama lebih dari 50 hari. Ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi di lapangan belum berjalan optimal. Pemerintah perlu membangun sistem yang lebih ketat dan transparan untuk menghindari kebocoran atau penyelewengan, tegas Dr. Iswadi.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah keamanan pangan yang disediakan dalam program MBG. Hingga Oktober 2025, dari lebih dari 10.000 dapur MBG yang beroperasi, baru sekitar 198 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) . Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas standar kebersihan dan potensi keracunan makanan.
Kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa sekolah juga sempat menjadi sorotan publik. Dr. Iswadi menilai bahwa aspek hygiene seharusnya menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program ini, bukan hanya formalitas. Kesehatan anak anak harus menjadi prioritas.
"Sertifikasi sanitasi dan keamanan pangan harus menjadi standar wajib, bukan sekadar opsional. Pemerintah harus berani memberikan sanksi pada pelanggaran serius,"ujarnya.
Dr. Iswadi menekankan pentingnya percepatan regulasi yang mengatur pelaksanaan MBG secara komprehensif. Ia juga mendorong penguatan sistem audit dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, agar implementasi program tidak hanya bergantung pada laporan internal. Selain itu, akurasi dan keterbukaan data juga menjadi sorotan. Ia meminta agar pemerintah membuka akses publik terhadap data penerima manfaat, lokasi dapur, dan penggunaan anggaran.
"Kita butuh transparansi. Dengan data yang terbuka dan partisipatif, publik bisa ikut mengawasi. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas program secara keseluruhan,"pungkasnya.
Menjelang tahun kedua pemerintahan Prabowo , Dr. Iswadi berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG dan berani melakukan perbaikan sistemik. (red/rizal jibro).
Hal tersebut disampaikan nya kepada wartawan Melalui pesan WhatsApp,, Minggu 12 Oktober 2025
Menurut Dr. Iswadi, program MBG merupakan inisiatif strategis yang patut diapresiasi karena menyasar perbaikan gizi anak-anak dan kelompok rentan. Namun, ia menilai bahwa masih banyak kelemahan dalam tata kelolanya yang berpotensi menghambat efektivitas dan keberlanjutan program ini.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Program MBG ini sangat baik dari sisi tujuan, tapi harus dibarengi dengan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berbasis data yang akurat. Jangan sampai niat baik justru terhambat karena lemahnya manajemen di lapangan
Masih Menurut Dr.Iswadi Sejak diluncurkan pada awal 2025, program MBG telah menyalurkan anggaran negara dalam jumlah besar. Data terakhir menunjukkan bahwa per 11 Agustus 2025, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 8,2 triliun dari total target tahun ini sebesar Rp 10 - 11 triliun.
Namun, program ini menghadapi berbagai persoalan teknis dan administratif di lapangan.
Salah satu masalah utama adalah belum adanya regulasi yang jelas di awal pelaksanaan. Selama enam bulan pertama, MBG berjalan tanpa Peraturan Presiden (Perpres) atau petunjuk teknis yang mengatur secara terperinci sistem pelaksanaan, distribusi, dan pengawasan. Selain itu, muncul pula laporan mengenai dapur dapur fiktif yang terdaftar dalam sistem namun tidak menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sempat mengakui bahwa lebih dari 6.000 titik dapur MBG telah di rollback karena tidak aktif selama lebih dari 50 hari. Ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi di lapangan belum berjalan optimal. Pemerintah perlu membangun sistem yang lebih ketat dan transparan untuk menghindari kebocoran atau penyelewengan, tegas Dr. Iswadi.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah keamanan pangan yang disediakan dalam program MBG. Hingga Oktober 2025, dari lebih dari 10.000 dapur MBG yang beroperasi, baru sekitar 198 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) . Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas standar kebersihan dan potensi keracunan makanan.
Kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa sekolah juga sempat menjadi sorotan publik. Dr. Iswadi menilai bahwa aspek hygiene seharusnya menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program ini, bukan hanya formalitas. Kesehatan anak anak harus menjadi prioritas.
"Sertifikasi sanitasi dan keamanan pangan harus menjadi standar wajib, bukan sekadar opsional. Pemerintah harus berani memberikan sanksi pada pelanggaran serius,"ujarnya.
Dr. Iswadi menekankan pentingnya percepatan regulasi yang mengatur pelaksanaan MBG secara komprehensif. Ia juga mendorong penguatan sistem audit dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, agar implementasi program tidak hanya bergantung pada laporan internal. Selain itu, akurasi dan keterbukaan data juga menjadi sorotan. Ia meminta agar pemerintah membuka akses publik terhadap data penerima manfaat, lokasi dapur, dan penggunaan anggaran.
"Kita butuh transparansi. Dengan data yang terbuka dan partisipatif, publik bisa ikut mengawasi. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas program secara keseluruhan,"pungkasnya.
Menjelang tahun kedua pemerintahan Prabowo , Dr. Iswadi berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG dan berani melakukan perbaikan sistemik. (red/rizal jibro).
إرسال تعليق