Jakarta , newsataloen.com - Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd menyatakan dukungannya terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam upaya tegas memberantas mafia anggaran yang menjadi akar persoalan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di berbagai daerah.
Dukungan tersebut disampaikannya kepada wartawan, Kamis (9/10). Menurutnya, langkah Purbaya adalah bagian penting dari perjuangan kolektif untuk menegakkan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"SILPA yang tinggi tidak bisa dianggap sebagai hal wajar. Itu menandakan anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan tidak terserap dengan baik. Artinya, ada pembangunan yang gagal dijalankan, layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak optimal, serta kesejahteraan masyarakat yang tertunda,” tegas Dr. Iswadi, alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut.
Dr. Iswadi menilai bahwa tingginya SILPA bukan semata disebabkan oleh kelalaian teknis, melainkan karena praktik kotor yang lebih dalam: keberadaan mafia anggaran. Mafia ini merupakan kelompok yang secara sistematis mengendalikan proses penganggaran demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Mereka bekerja di balik layar, mulai dari tahap perencanaan, pengesahan, hingga pelaksanaan anggaran. Tekanan dan ketidakpastian yang mereka ciptakan membuat banyak pejabat daerah enggan mengeksekusi program ujar Iswadi.
Akibatnya, pembangunan menjadi stagnan, dan masyarakat menjadi korban dari permainan elite yang mengaburkan esensi anggaran sebagai alat keadilan sosial.Dalam konteks tersebut, keberanian Menteri Keuangan Purbaya untuk menyatakan perang terhadap mafia anggaran dinilai sebagai langkah yang patut diapresiasi.
Bagi Dr. Iswadi, itu bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga sebuah pernyataan moral bahwa negara tidak boleh tunduk pada praktik rente dan kepentingan sempit. Ini adalah langkah strategis yang harus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Tanpa pembenahan serius di sektor anggaran, kita hanya akan terus mengulang kegagalan, tambahnya.
Dr. Iswadi menyatakan bahwa anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan instrumen moral yang mencerminkan niat dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.Setiap rupiah dalam APBN dan APBD harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Jika anggaran hanya jadi alat kompromi politik atau ladang rente, maka rakyatlah yang paling menderita.
Oleh karena itu, menurutnya, memberantas mafia anggaran bukan hanya upaya meningkatkan efisiensi fiskal, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan struktural yang telah lama bercokol di birokrasi.
Dr. Iswadi juga menyerukan keterlibatan aktif dari semua komponen masyarakat: akademisi, LSM, media, dan masyarakat sipil.
Ia menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, dan pengawasan berbasis teknologi informasi.
Kita butuh sistem yang terbuka, data yang akurat, dan pengawasan publik yang kuat. Ini bukan pekerjaan satu-dua orang, tapi perjuangan bersama.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pejabat dan birokrat yang jujur dan berintegritas. Dalam sistem yang penuh tekanan dan korupsi, para pegawai yang tulus sering kali terjebak atau bahkan dikorbankan.
Bagi Dr. Iswadi, reformasi anggaran sejatinya adalah bagian dari reformasi moral nasional. Tanpa fondasi fiskal yang bersih, pembangunan akan selalu rentan terhadap sabotase dari dalam.
Keberanian Menteri Purbaya adalah teladan.
Kita perlu lebih banyak pemimpin yang berani melawan arus dan berpihak pada rakyat.Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun selama pengelolaan anggaran masih dikendalikan oleh mafia dan kepentingan sempit, potensi itu akan terus tertahan.(rel/rizal jibro).
إرسال تعليق