Aceh Utara, newsataloen.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh terus memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan dengan menggandeng berbagai mitra strategis. Upaya tersebut diwujudkan melalui tema “Penguatan Sinergitas Kelembagaan dalam Pembangunan strategi Pengawasan pemilu di kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Aceh Utara, Senin (29/9/2025).
Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, H.Syahrizal,SH menegaskan bahwa kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja bertujuan untuk menghimpun aspirasi demi memperkuat peran Bawaslu ke depan.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghimpun aspirasi terkait dengan penguatan kelembagaan Bawaslu agar di masa yang akan datang Bawaslu tetap menjadi lembaga yang terpercaya dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Utara,” ujarnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Payang. Menghadirkan narasumber Ketua Panwaslih provinsi Aceh Agus Syahputra, beserta Anggota Yusriadi Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, Asisten I Setdakab Aceh Utara Fauzan, Ketua Komisi I DPRK Aceh Utara Tajuddin, dan para ketua kelembagaan yang berada di Aceh Utara.
Tarmizi Payang berharap forum tersebut dapat menjadi sarana menampung aspirasi dari masyarakat, mitra kerja Bawaslu yang menjadi mitra strategis lembaga pengawas pemilu. Dengan demikian, Bawaslu dapat semakin siap melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, serta pendidikan politik di tingkat daerah.
“Mudah-mudahan tetap bisa bersinergi, tetap berkolaborasi, dan membuat lembaga Bawaslu untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilu,” tambahnya
Wakil Bupati Aceh Utara menyampaikan, bahwa pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga media dalam mengawal jalannya pemilu. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan multipihak.
“Tantangan pengawasan pemilu memang semakin kompleks, dengan adanya politik uang hingga serangan hoaks yang disebarkan untuk mempengaruhi opini publik di media sosial. Karenanya, pelibatan publik menjadi salah satu kunci penting agar pelaksanaan pemilu berjalan lebih baik,” pungkasnya
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Aceh, Agus Syahputra, menekankan bahwa pengawasan Pemilu yang efektif lebih fokus pada upaya pencegahan dari pada sekedar mencari kesalahan peserta.
“Pelanggaran pemilu dapat memiliki konsekuensi yang serius mulai berat—mulai dari kurungan hingga denda puluhan juta rupiah. Karena tidak tahu aturan maupun sengaja melanggarnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami aturan dan regulasi pemilu serta mematuhinya,” imbuhnya.
Sementara pemateri Asisten I Setdakab, Fauzan. Ia mengingatkan bahwa Aceh Utara dengan 27 kecamatan, 852 desa, dan lebih dari seribu TPS memiliki tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ia mengatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Pemilu dengan menyediakan anggaran asuransi bagi petugas KPPS menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan keamanan petugas yang bertugas.
“Ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu,” jelasnya. ***
“Tantangan pengawasan pemilu memang semakin kompleks, dengan adanya politik uang hingga serangan hoaks yang disebarkan untuk mempengaruhi opini publik di media sosial. Karenanya, pelibatan publik menjadi salah satu kunci penting agar pelaksanaan pemilu berjalan lebih baik,” pungkasnya
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Aceh, Agus Syahputra, menekankan bahwa pengawasan Pemilu yang efektif lebih fokus pada upaya pencegahan dari pada sekedar mencari kesalahan peserta.
“Pelanggaran pemilu dapat memiliki konsekuensi yang serius mulai berat—mulai dari kurungan hingga denda puluhan juta rupiah. Karena tidak tahu aturan maupun sengaja melanggarnya. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami aturan dan regulasi pemilu serta mematuhinya,” imbuhnya.
Sementara pemateri Asisten I Setdakab, Fauzan. Ia mengingatkan bahwa Aceh Utara dengan 27 kecamatan, 852 desa, dan lebih dari seribu TPS memiliki tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ia mengatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Pemilu dengan menyediakan anggaran asuransi bagi petugas KPPS menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan keamanan petugas yang bertugas.
“Ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu,” jelasnya. ***
Post a Comment