Jakarta, newsataloen.com - Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai efisiensi anggaran negara menjadi sorotan publik, terutama setelah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto , Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap para pejabat atau "raja kecil" yang menentang kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
Menurutnya, para pejabat tersebut dianggap sebagai hambatan bagi tercapainya tujuan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Respon terhadap pernyataan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk Dr. Iswadi, M.Pd, seorang akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Dalam pandangan Dr. Iswadi, pernyataan Prabowo mengenai "raja kecil" yang menentang efisiensi anggaran ini seharusnya dilihat dengan lebih mendalam. Menurutnya, penyebutan "raja kecil" bisa memicu perdebatan dan bahkan menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah pusat dan daerah. Konsep "raja kecil" sendiri merujuk pada pejabat-pejabat daerah atau birokrasi yang berkuasa dalam lingkup wilayah tertentu, yang sering kali memiliki kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar di daerahnya masing-masing.
Mereka ini kerap kali bertindak secara otonom, bahkan terkadang berseberangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Selasa 11 Februari 2025
Dr. Iswadi menilai bahwa pernyataan Prabowo, meski mungkin berniat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak sejalan dengan efisiensi anggaran, harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Hal ini dikarenakan para pejabat daerah atau "raja kecil" tidak selalu memiliki niat buruk dalam menjalankan pemerintahan. Banyak di antara mereka yang terjebak dalam sistem yang sulit untuk diubah dan terkadang harus mengakomodasi kepentingan lokal yang bersifat urgensi. Oleh karena itu, menurut Dr. Iswadi, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan yang konfrontatif, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis dialog.
Sebagai seorang akademisi, Dr. Iswadi mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran, melainkan juga sebagai usaha untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan masyarakat. Misalnya, jika kebijakan efisiensi anggaran membuat program-program yang berdampak langsung pada masyarakat terhambat, maka dampaknya bisa lebih besar dari sekadar penghematan anggaran itu sendiri.
Post a Comment