Lhokseumawe, newsataloen.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe terus mendalami dugaan penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lhokseumawe periode 2019–2025 senilai Rp9,71 miliar. Penyidik kini menelusuri penggunaan anggaran, biaya perjalanan dinas pengurus, hingga dugaan pembagian insentif atlet kepada sejumlah pengurus.
Kasubsi Penyelidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Lhokseumawe, Wahyu Fahreza, mengatakan pihaknya telah meminta Inspektorat Pemerintah Kota Lhokseumawe menghitung kembali biaya perjalanan dinas kepengurusan KONI periode 2019–2023.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan besaran pengeluaran perjalanan dinas yang sebenarnya serta menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya.
Selain perjalanan dinas, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan dana insentif yang tidak sesuai ketentuan. Insentif yang seharusnya diberikan kepada atlet berprestasi diduga turut dinikmati sejumlah pengurus.
“Yang jelas ketua KONI yang harus bertanggung jawab. Kalau diperkirakan, yang menikmati SPPD itu banyak orang dari berbagai cabang olahraga,” ujar Wahyu kepada Harian Paparazi.com, Kamis (12/11), usai penggeledahan.
Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, penyidik Kejari Lhokseumawe melakukan penggeledahan di kantor KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lhokseumawe.
Tim penyidik tiba di kantor KONI sekitar pukul 10.11 WIB dan kemudian melanjutkan pemeriksaan ke kantor Dispora hingga sekitar pukul 12.00 WIB.
Dari kantor KONI, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, di antaranya catatan bon atau cash bon, daftar penarikan cek, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
Sementara dari kantor Dispora, penyidik membawa 10 berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dokumen-dokumen itu akan diteliti untuk menelusuri aliran dana sekaligus mencocokkan pencatatan anggaran dengan realisasi pengeluaran.
Berdasarkan data penyidikan Kejari Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyalurkan dana hibah kepada KONI selama periode 2019–2025 sebesar Rp9.707.440.000.
Dari hasil penyidikan sementara, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp1.293.890.650 atau sekitar Rp1,29 miliar.
Namun, nilai tersebut masih bersifat sementara dan belum menjadi angka final. Kejari masih menunggu hasil penghitungan Inspektorat untuk memastikan besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.
Perkara ini telah memasuki tahap penyidikan setelah sebelumnya berawal dari laporan atau pengaduan masyarakat. Sejauh ini, sebanyak 25 saksi telah diperiksa guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat alat bukti.
Wahyu mengungkapkan, pengembalian dana insentif oleh sejumlah pengurus KONI sejauh ini baru mencapai Rp60 juta.
Meski terdapat pengembalian uang, proses hukum tetap berjalan. Penyidik masih mendalami seluruh penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut.
Penelusuran juga dilakukan terhadap dokumen keuangan, termasuk rekening kas KONI, rekening kas umum daerah, serta bukti transfer dan pencairan dana hibah.
Langkah tersebut bertujuan mengungkap hubungan antara dana yang disalurkan pemerintah daerah dengan realisasi penggunaan serta pertanggungjawabannya di tubuh KONI.
Penggeledahan dalam perkara ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kejari Lhokseumawe Nomor PRIN-03/L.1.12/F.d.2/11/2026. (tim).
Post a Comment