Lamban Diperbaiki, GETAR Minta TNI Tangani Jembatan Enang-Enang

Baca Juga

 

Teuku Izin

Banda Aceh, newsataloen.com – Gerakan Titipan Rakyat (GETAR) Aceh melontarkan kritik keras terhadap Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang dinilai lamban dan kurang responsif dalam menangani kerusakan sejumlah jembatan akibat banjir, termasuk Jembatan Enang-Enang yang menjadi jalur vital bagi masyarakat.

‎Sekretaris Jenderal GETAR Aceh, Teuku Izin, menilai keterlambatan penanganan infrastruktur tersebut telah berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi warga. Menurutnya, hingga kini belum terlihat progres signifikan dalam perbaikan Jembatan Enang-Enang yang merupakan jalur logistik strategis.

‎“Tidak terlihat adanya sense of crisis dari BPJN Aceh. Masyarakat sudah terlalu lama dikorbankan akibat akses jalan yang terputus dan hanya mengandalkan jembatan darurat yang tidak memadai. Jika kondisi ini terus dibiarkan, isolasi ekonomi pascabanjir akan semakin memperburuk keadaan. Karena itu, kami mendesak Panglima TNI untuk menginstruksikan jajaran Zeni Konstruksi mengambil alih pengerjaan seluruh jembatan terdampak,” kata Teuku Izin dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

‎GETAR Aceh menilai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan solusi yang paling realistis untuk mempercepat pemulihan infrastruktur. Menurut organisasi tersebut, satuan Zeni TNI memiliki pengalaman dan mobilitas tinggi dalam membangun jembatan taktis di berbagai wilayah terdampak bencana.

‎Selain itu, pengambilalihan proyek oleh TNI diyakini dapat memangkas rantai birokrasi yang dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan dan penyerapan anggaran bencana. GETAR Aceh juga menekankan bahwa jalur yang terputus tidak hanya menghambat akses antarwilayah, tetapi juga mengganggu distribusi logistik yang menjadi kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.

‎Tak hanya itu, GETAR Aceh meminta Gubernur Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala BPJN Aceh beserta jajarannya. Organisasi tersebut menilai lambannya normalisasi fasilitas publik pascabanjir merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian khusus.

‎“Rakyat Aceh membutuhkan tindakan nyata yang cepat, bukan sekadar janji atau peninjauan lapangan yang bersifat seremonial. Jika BPJN Aceh tidak mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, sebaiknya memberikan ruang kepada pihak yang lebih siap agar konektivitas dan keselamatan warga segera pulih,” tegas Teuku Izin.

‎Desakan tersebut muncul di tengah harapan masyarakat agar akses transportasi dan distribusi logistik yang terganggu akibat banjir dapat segera kembali normal, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terus terhambat. (rls/red)