Bandung , newsataloen.com -— Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar Jurnalis HAM Award 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk insan media. Namun, di balik dukungan itu muncul harapan agar ajang penghargaan tersebut dilaksanakan secara independen, transparan, dan memberi ruang apresiasi tidak hanya kepada wartawan, tetapi juga media massa yang konsisten mengangkat isu-isu hak asasi manusia.
Gagasan penghargaan ini mencuat dalam kegiatan Kelas Jurnalis HAM di Lembang, Jawa Barat, setelah mantan Ketua Komisi HAM PBB 2005, Makarim Wibisono, mengusulkan adanya award khusus bagi jurnalis yang dinilai berjasa mengarusutamakan isu HAM di ruang publik. Menurutnya, media memiliki peran penting menjaga akuntabilitas, menyuarakan kelompok rentan, hingga merawat ingatan publik atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM.
Usulan itu diperkuat Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jakarta, Heryanto, yang menilai penghargaan semestinya juga diberikan kepada perusahaan media. Alasannya, kualitas dan keberlanjutan liputan HAM tidak lepas dari keberanian redaksi memberi ruang terhadap karya jurnalistik yang berpihak pada nilai kemanusiaan.
AMKI juga menyoroti pentingnya independensi pelaksanaan award. Panitia, menurut mereka, sebaiknya berada langsung di bawah Kementerian HAM agar proses penilaian terhindar dari kepentingan eksternal dan menjaga kredibilitas penghargaan.
Sinyal positif datang dari Kementerian HAM melalui Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Swarta, memastikan Jurnalis HAM Award akan digelar pada peringatan Hari HAM, Desember 2026. Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem pers yang tetap kritis, independen, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan di tengah tantangan industri media modern. (R)
Post a Comment