 |
| Dr. Iswadi, M.Pd |
Jakarta, newsataloen.com - Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, dorongan terhadap reformasi kebijakan pendidikan kembali menguat. Dr. Iswadi, M.Pd, akademisi dan pemerhati pendidikan, menegaskan pentingnya langkah nyata pemerintah dalam memperkuat posisi guru melalui kebijakan strategis berupa pemberian hak imunitas dan kenaikan gaji guru yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Dalam keterangannya, Dr. Iswadi menyampaikan bahwa guru memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Namun, hingga saat ini, masih banyak guru yang menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.
Hardiknas tidak boleh berhenti pada seremoni. Ini harus menjadi momentum lahirnya kebijakan konkret yang benar-benar berpihak kepada guru, ujarnya.
Ia menyoroti fenomena meningkatnya kasus di mana guru menghadapi persoalan hukum saat menjalankan tugas pendidikan, khususnya dalam menegakkan disiplin dan membentuk karakter siswa.
Kondisi ini dinilai menciptakan tekanan psikologis yang dapat memengaruhi kinerja dan keberanian guru dalam mengajar.Untuk itu, Dr. Iswadi mengusulkan adanya hak imunitas bagi guru sebagai bentuk perlindungan profesional. Ia menegaskan bahwa imunitas yang dimaksud bukanlah kekebalan hukum secara mutlak, melainkan perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dalam kerangka tugas pendidikan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Guru harus merasa aman dalam menjalankan perannya. Tanpa perlindungan yang jelas, proses pendidikan akan kehilangan ketegasan dan arah, jelasnya.Selain perlindungan hukum, Dr. Iswadi juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru melalui kebijakan kenaikan gaji yang ditetapkan secara nasional.
Ia menilai bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan penghasilan yang cukup signifikan di kalangan guru, baik berdasarkan wilayah maupun status kepegawaian.Kesejahteraan yang memadai akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Guru yang tidak terbebani oleh persoalan ekonomi akan lebih fokus, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.
Kesejahteraan guru adalah kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi kebutuhan mendesak, tegasnya.
Ia menyatakan bahwa penetapan kebijakan melalui Keppres merupakan langkah strategis untuk memastikan implementasi yang cepat dan merata di seluruh Indonesia. Dengan dasar hukum yang kuat, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang nyata bagi para guru.
Dr. Iswadi juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan, termasuk organisasi profesi guru, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi di lapangan.
Dalam konteks global, banyak negara telah memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan guru sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan. Indonesia, menurut Dr. Iswadi, perlu mengambil langkah serupa untuk dapat bersaing di tingkat internasional.
Jika kita ingin membangun generasi unggul, maka kita harus mulai dari memperkuat guru. Mereka adalah ujung tombak pendidikan, ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hardiknas 2026 sebagai titik awal perubahan nyata dalam dunia pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat segera merespons usulan ini dengan kebijakan yang konkret dan berpihak kepada guru.
Sudah saatnya guru mendapatkan perhatian yang layak, tidak hanya secara moral, tetapi juga melalui kebijakan yang nyata dan berkelanjutan, pungkasnya.
Tentang Dr. Iswadi, M.Pd*
Dr. Iswadi merupakan akademisi dan pemerhati pendidikan yang aktif menyuarakan berbagai gagasan strategis dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Ia dikenal konsisten dalam mendorong peningkatan kualitas guru.(rel/ri
إرسال تعليق