 |
| Foto: Ilustrasi |
Banda Aceh, newsataloen.com – Mantan Direktur PT Aceh Asean Fertilizer (AAF), Ali Gadeng, memberikan kritik sekaligus solusi mendalam terkait arah pembangunan Aceh ke depan. Menurutnya, kegagalan Aceh keluar dari zona kemiskinan meski telah menyerap dana Otonomi Khusus (Otsus) lebih dari Rp100 triliun sejak 2008 adalah sinyal bahwa ada yang salah dalam tata kelola pembangunan.
Dalam keterangannya pada Minggu (26/4/2026), Ali Gadeng menegaskan bahwa membangun Aceh tidak bisa hanya mengandalkan angka-angka statistik, melainkan harus melibatkan seluruh elemen—mulai dari individu, komunitas madani, hingga pemerintah pusat dan daerah—secara utuh.
“Semua pihak harus memahami dan menerapkan secara utuh Syariat Islam dan Kearifan Lokal Aceh dalam membangun. Semangat Kekhalifahan dan Petuah Endatu harus menjadi landasan utama. Artinya, pemimpin harus jujur, transparan, serta memiliki wawasan masyarakat luas dan jangka panjang,” ujar Ali Gadeng.
Ali menyoroti fenomena hilirisasi yang belum menyentuh masyarakat bawah. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak membiarkan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh dikuras habis tanpa memberikan nilai tambah di dalam daerah.
Ia memberikan contoh pahit dari sejarah industri di Aceh Utara. “Kutukan gas Arun, di mana gas diekspor habis-habisan ke Jepang dan Korsel namun berujung pada matinya industri besar seperti AAF dan KKA, tidak boleh terulang. Dampaknya nyata, masyarakat Aceh tetap berada dalam lingkaran kemiskinan sementara sumber dayanya habis dibawa keluar,” tegasnya
Meski Aceh dibekali dengan payung hukum khusus melalui UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA), kenyataannya tingkat kemiskinan masih bertengger di angka 12%. Ali mempertanyakan efektivitas penggunaan kewenangan khusus tersebut.
“Tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki kekhasan seperti Aceh dengan dua Undang-Undang tersebut. Namun, mengapa kita masih bergelut dengan kemiskinan? Ini harus menjadi renungan kolektif: ke mana sebenarnya Aceh mau dibawa?” pungkasnya.
Ali Gadeng mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk segera berbenah dan memastikan setiap kebijakan ekonomi mampu memberikan nilai tambah nyata bagi kesejahteraan rakyat Aceh di masa depan. (rls/ops/mi).
إرسال تعليق