Meureudu, newsataloen.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027, baru-baru ini, yang dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Pidie Jaya, Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME, di Gedung MTQ Meureudu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Aceh, Kepala Bappeda Aceh yang diwakili oleh Mantan Pj. Bupati Pidie Jaya, Dr. HT Ahmad Dadek, SH, MH, Anggota DPRA Dapil II Pidie dan Pidie Jaya, unsur Forkopimda Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Dr. Munawar Ibrahim, S.Kp, M.PH, para asisten, staf ahli bupati, serta para Kepala SKPK di lingkungan Pemkab Pidie Jaya.
Selain itu, juga ikut dihadiri oleh Ketua TP-PKK, BKMT, dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pidie Jaya, para Kepala Kantor Instansi Vertikal, Kepala Bank Aceh Syariah dan BSI Cabang Meureudu, Ketua MAA, MPD, Baitul Mal, para Muspika (Camat, Danramil, Kapolsek), para Imum Mukim, Keuchik, tokoh masyarakat, tokoh agama, delegasi kecamatan, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta para ikut memeriahkan strategi forum ini.
Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi menegaskan, bahwa Musrenbang bukan sekedar agenda tahunan biasa, melainkan momentum penting untuk menyatukan visi pembangunan. Forum ini dinilainya sebagai wadah partisipatif yang efektif untuk mempertemukan pemerintah daerah, DPRK, Forkopimda, instansi vertikal, sejarawan, hingga delegasi kecamatan dan gampong.
“Musrenbang ini penting agar setiap program yang direncanakan mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah forum untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah, serta menentukan prioritas program yang benar-benar berdampak langsung bagi rakyat,” Jelas Bupati.
Bupati juga menjelaskan, fokus pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2027 akan diarahkan pada pemulihan pascabencana hidrometeorologi, yang baru-baru ini mencakup sejumlah wilayah, antara lain meliputi Pembangunan kembali infrastruktur dasar yang rusak, Normalisasi sungai untuk mitigasi bencana di masa depan, Revitalisasi lahan pertanian dan tambak guna memulihkan mata pencaharian masyarakat, Penguatan ekonomi masyarakat terdampak melalui berbagai program pemberdayaan.
Selain fokus pada pemulihan bencana, Bupati Pidie Jaya juga memprioritaskan pada sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam, dimana tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pada akhir arahannya, Bupati Sibral Malasyi berharap, seluruh peserta dapat memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan gagasan, masukan, dan usulan yang konstruktif.
Ia menerangkan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, namun juga pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah gampong, kecamatan, SKPK, hingga dukungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
“Kami berharap dari forum ini lahir rumusan program yang terukur, realistis, dan mampu menjawab permasalahan mendasar, terutama pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pascabencana, hingga terwujudnya Pidie Jaya yang bersyariah, berkeadilan, maju, dan berkelanjutan,” ungkap Bupati Pidie Jaya.
Musrenbang RKPK Tahun 2027 tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menargetkan dapat terbangunnya kesepahaman bersama mengenai prioritas pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki arah yang jelas, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan selaras dengan visi pembangunan daerah jangka menengah.(din/li)
Post a Comment