Aceh Utara, newsataloen.com – Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, SE., MM., mengambil langkah tegas demi menjamin hak kesehatan warganya. Ia meminta BPJS Kesehatan untuk menangguhkan pemberlakuan aturan data Desil sebagai syarat kepesertaan hingga Juli 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Ismail dalam rapat koordinasi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Oproom Setdakab Aceh Utara, Jumat (17/4/2026). Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kendala akses berobat akibat sinkronisasi data ekonomi (Desil).
Bupati yang akrab disapa Ayahwa itu meminta pihak BPJS Kesehatan, dan rumah-rumah sakit yang beroperasi di daerah tersebut agar memberikan tenggang waktu sampai bulan Juli 2026 kepada masyarakat yang desilnya tinggi agar masyarakat berobat seperti biasa.
"Saya meminta bapak-bapak ibu semua agar memberikan tenggang waktu kepada masyarakat yang desilnya tinggi setidaknya sampai bulan Juli 2026. Jadi mereka dalam berobat tidak diberlakukan desilnya, tujuannya agar masyarakat bisa berobat," ujar Bupati Ayahwa.
Ayah Wa meminta hal itu segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi persoalan yang dapat merugikan masyarakat, apalagi masyarakat saat ini sedang musibah kehilangan harta benda serta kehilangan pekerjaan setelah dilanda bencana banjir. Permintaan itu kemudian disambut pihak BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Aceh Utara, Armelia Amri, S.ST, M.Si, juga menyampaikan beberapa problematik yang terjadi di lapangan saat ini. Ia justru meminta pihak-pihak desa di kabupaten Aceh Utara agar mengaktifkan operator SIKS-NG agar masyarakat mudah lebih mudah mengusulkan perubahan desil.
Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lhokseumawe apt. Rita Masyita Ridwan, S.Si., M.Kes., AAAK juga menyampaikan problematik itu kepada Bupati Aceh Utara agar segera mencari solusinya. Ia turut prihatin dan atas persoalan tersebut dan menyarankan agar pemerintah daerah mencari solusi alternatif untuk sementara waktu agar masyarakat yang berhak mendapatkan PBI BPJS Kesehatan tepat sasaran.
"Mari untuk saling tolong menolong dalam hal ini, misalnya program CSR agar masyarakat di lingkungan perusahaan agar bisa berobat. Kalau di puskesmas mungkin masyarakat masih bisa berobat, tetapi kan kalau di rumah sakit tidak. Jadi mari yang bisa menolong untuk fungsikan sosial," ujar Rita.
Sementara Plt. Sekda Aceh Utara, Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Utara yang terus berupaya mencari solusi terkait kekhawatiran masyarakat mengenai persoalan desil tersebut.
"Saat ini tim di lapangan akan memvalidasi kembali data-data masyarakat agar datanya sinkron dan tidak keliru. Jangan sampai desil satu atau tiga berada di orang yang tidak wajar, begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah dengan adanya proses validasi ini kita harapkan nanti data (kesejahteraan) masyarakat lebih akurat," kata Jamaluddin. ***
Post a Comment