 |
| Dr. Iswadi |
Jakarta, newsataloen.com - Polemik yang berkembang antara akademisi dan pemerintah Aceh terkait kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menjadi sorotan publik. Perbedaan pandangan yang mencuat antara Prof. Humam Hamid dan perwakilan pemerintah Aceh melalui Dr. Nurlis Effendi mencerminkan adanya benturan narasi yang seharusnya dapat dikelola secara lebih konstruktif, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dr. Iswadi, M.Pd, tokoh pendidikan nasional berdarah Aceh, menilai bahwa dinamika ini sesungguhnya merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Namun demikian, cara penyampaian kritik maupun respons yang diberikan perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik yang kontraproduktif.
Dalam sistem demokrasi, kritik dari kalangan akademisi merupakan elemen penting dalam mengawasi jalannya kebijakan publik. Kritik tersebut berfungsi sebagai pengingat sekaligus alat evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat, ujar Dr. Iswadi.
Ia menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan oleh Prof. Humam Hamid harus dipahami sebagai bagian dari peran intelektual dalam menjaga akuntabilitas kebijakan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar seperti kesehatan. Namun demikian, Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan di ruang publik sebaiknya didukung oleh data yang terbuka, valid, dan terverifikasi.
Tanpa basis data yang kuat, kritik berisiko menimbulkan spekulasi dan multitafsir di tengah masyarakat. Hal ini dapat memperkeruh suasana dan mengalihkan fokus dari substansi kebijakan itu sendiri tambahnya,kepada media ini, Kamis (16/04) di Jakarta.
Di sisi lain, Dr. Iswadi juga menyoroti respons pemerintah Aceh yang dinilai cenderung defensif dalam menanggapi kritik tersebut. Menurutnya, pendekatan yang terlalu keras dalam membela posisi pemerintah, termasuk dalam hal ini Gubernur Aceh, justru berpotensi memperluas konflik dan menghambat terciptanya dialog yang sehat.
Respons yang defensif sering kali membuat diskusi bergeser dari substansi ke arah personalisasi konflik. Ini tentu tidak produktif, karena yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah bagaimana kebijakan JKA dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menilai bahwa akar persoalan dari polemik ini terletak pada belum optimalnya transparansi dan komunikasi publik terkait arah dan implementasi kebijakan JKA. Minimnya informasi yang disampaikan secara komprehensif kepada masyarakat membuka ruang interpretasi yang luas, yang pada akhirnya mudah dipolitisasi oleh berbagai pihak.
Kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, membutuhkan tingkat keterbukaan yang tinggi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dirancang, dijalankan, serta apa saja tantangan dan capaian yang telah diraih, ungkapnya.
Sebagai solusi, Dr. Iswadi mendorong pemerintah Aceh untuk lebih proaktif dalam membuka data dan informasi terkait JKA kepada publik. Transparansi tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan itu sendiri.
Selain itu, ia juga mengajak kalangan akademisi dan pengamat kebijakan untuk terus menyampaikan kritik yang konstruktif, berbasis data, dan disertai dengan alternatif solusi yang jelas. Dengan demikian, kritik tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan.
Tidak kalah penting, Dr. Iswadi menekankan perlunya membuka ruang dialog yang inklusif antara pemerintah, akademisi, praktisi kesehatan, dan masyarakat sipil. Forum diskusi yang terstruktur dan berorientasi pada solusi diyakini dapat meredam ketegangan sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. (rizal jibro).
Post a Comment