Oleh: Khairul Mahalli (Ketua Umum GPEI)
Dunia hari ini menyaksikan sebuah ironi besar yang pernah diingatkan oleh seorang ahli ekonomi Barat: “Tidak ada negara di dunia ini yang miskin, yang ada hanyalah pemerintah yang korup yang tidak bisa memakmurkan rakyatnya.” Kalimat ini menjadi lonceng peringatan bagi kita. Di tengah ambisi besar pembangunan, Indonesia sedang berdiri di persimpangan jalan yang berbahaya: Ideologi Hibrid. Sebuah kondisi di mana retorika kita adalah Pancasila, namun napas ekonomi dan kebijakan praktis kita kerap kali menghamba pada prinsip Liberalisme yang memuja pasar bebas dan akumulasi modal.
Prabowonomics: Sintesa Kedaulatan dan Kemandirian
Melalui karya Yonge Sihombing, Prabowonomics dipahami bukan sekadar jargon, melainkan peta jalan (roadmap) menuju Indonesia Emas 2045 yang berakar pada kekuatan domestik. Dengan 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat, paradigma ini menawarkan jawaban atas kegagalan model pembangunan yang terlalu bergantung pada dikte eksternal. Namun, para ahli ekonomi dan hukum mengingatkan: tanpa kembali ke akar Pasal 33 UUD 1945, kemajuan ini berisiko menjadi kapitalisme negara yang hanya menguntungkan elit. Kita harus memastikan bahwa kedaulatan ekonomi bukan sekadar angka GDP, melainkan kemakmuran yang bersumber dari irisan pisau Ideologi Marhaenisme—keadilan sejati bagi si kecil.
Gerakan Hemat Nasional: Fondasi Ekonomi Mandiri
Restorasi Pancasila hanya mungkin terjadi melalui Gerakan Hemat Nasional. Hemat di sini bukan berarti kikir, melainkan sebuah manifestasi dari "Puasa Nasional"—puasa dari pemborosan, kebocoran, dan ketergantungan.
- Efisiensi Anggaran: Menutup celah korupsi dan pemborosan birokrasi adalah bentuk pengabdian nyata. Dana yang diselamatkan adalah napas bagi hilirisasi dan kedaulatan pangan.
- Kemandirian Produk: Hemat nasional berarti membangun benteng pertahanan ekonomi dengan mencintai produk dalam negeri, sehingga kita tidak lagi menjadi bangsa yang mudah didikte oleh fluktuasi pasar global.
Liberalisme: Musuh Kemanusiaan dalam Perspektif Spiritual
Secara fundamental, liberalisme yang tanpa kendali adalah musuh kemanusiaan karena ia memisahkan manusia dari tanggung jawab sosial demi ambisi pribadi. Dalam tradisi hikmat Kitab Suci tertulis peringatan keras: “Siapa yang mencintai emas tidak akan bebas dari dosa, dan siapa mengejar keuntungan akan disesatkan olehnya.” Sistem ekonomi yang terlalu liberal cenderung mengabaikan harkat manusia. Ketika negara lebih membela kepentingan pemodal daripada hak buruh, kita telah melanggar pesan suci: “Membunuh sesama adalah mengambil mata pencahariannya, dan menahan upah buruh adalah menumpahkan darah.”
Gebrakan Puasa Nasional sebagai Revolusi Mental
Di sinilah pentingnya momentum Puasa Nasional yang digelorakan Presiden sebagai "Gebrakan Spiritual". Puasa tidak boleh hanya dimaknai sebagai ritual lapar dan haus, melainkan sebagai instrumen untuk menghancurkan sifat liberalistik yang egois:
- Puasa dari Ketamakan Kebijakan: Pemimpin harus berpuasa dari godaan menjual kedaulatan bangsa demi investasi jangka pendek. Kedaulatan berarti berani berkata "tidak" pada dikte lembaga global jika itu merugikan rakyat.
- Paradigma Pelayanan: Pembersihan birokrasi dari mentalitas penguasa menjadi pelayan. Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang mampu "menahan nafsu" dari praktik korupsi.
- Kedaulatan Jiwa: Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mengendalikan perut dan syahwat kekuasaannya sendiri demi gotong royong nasional.
Mandat Pemuda: Pengawal Ideologi di Akar Rumput
Restorasi ini mustahil terjadi tanpa peran aktif pemuda. Kader Pemuda Penggerak Ideologi Pancasila (PPIP) harus menjadi garda terdepan dalam:
- Literasi Ideologis: Menjadi benteng digital melawan penyesatan opini liberal yang mengikis jati diri bangsa.
- Pengawasan Lapangan: Memastikan "Gerakan Hemat Nasional" ini berdampak nyata; memastikan upah buruh dibayar penuh dan bantuan negara sampai ke rakyat Marhaen tanpa potongan.
- Kemandirian Ekonomi: Mempelopori ekonomi gotong royong melalui UMKM dan pengolahan sumber daya lokal agar kita tidak lagi menjadi bangsa "kuli" di negeri sendiri.
Penutup
Prabowonomic haruslah menjadi Ekonomi Pancasila yang Berjiwa. Kita harus keluar dari jebakan ideologi hibrid. Jika pemerintah dan pemuda mampu berjanji sepenuh hati untuk melayani sesuai budaya bangsa secara khusus dan menjauhkan diri dari liberalisme yang anti-kemanusiaan, maka kemiskinan akan terkikis. Kejayaan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar investasi asing yang masuk, tetapi oleh seberapa kuat kita berpegang pada Tuhan, Keadilan, dan Persatuan. Merdeka!
Referensi Pustaka:
- Sihombing, Yonge. (2026). Prabowonomics: Gagasan, Pemikiran, dan Strategi Ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
- Mubyarto. (2000). Membangun Sistem Ekonomi Pancasila. BPFE Yogyakarta.
- Deuterokanonika, Kitab Sirakh 34:26-27.
- Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company. ***
Post a Comment