 |
| Muhammad Iqbal |
Hal itu disampaikan Muhammad Iqbal, masyarakat Aceh yang aktif mengamati persoalan lingkungan, Selasa, 6 Januari 2026.Bencana yang melanda sedikitnya 18 kabupaten/kota di Aceh bukan semata-mata karena faktor alam, tetapi akibat rusaknya hutan sebagai penyangga utama lingkungan.
“Kalau hutan rusak, air tidak lagi tertahan. Saat hujan deras, banjir dan longsor tidak bisa dihindari,” kata Muhammad Iqbal.
Ia menjelaskan, alih fungsi hutan lindung dan hutan adat menjadi kebun sawit, serta maraknya tambang ilegal seperti galian C dan tambang emas tanpa izin, telah merusak fungsi hutan. Aktivitas tersebut terjadi di berbagai wilayah, termasuk kawasan Batu Gajah dan sekitarnya.
Tambah Muhammad Iqbal, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga peran tokoh adat membuat perambahan hutan terus berlanjut. “Banyak yang tahu, tapi dibiarkan. Akhirnya rakyat yang menanggung dampaknya,” ujarnya.
Ia menilai pembiaran terhadap perusakan hutan tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa. Ketika pelanggaran terus terjadi tanpa tindakan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap negara ikut terkikis.Muhammad Iqbal juga menyoroti kondisi masyarakat adat dan lokal yang sering kali tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, mereka hanya menjadi penonton, bahkan ikut menanggung risiko bencana, sementara keuntungan dinikmati pihak tertentu.
“Hutan bukan untuk dirusak, tapi untuk dijaga bersama. Kalau hutan habis, yang hilang bukan hanya pohon, tapi juga sumber hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata, mulai dari penegakan hukum yang tegas hingga pembenahan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan transparan.Tanpa perubahan serius, bencana akan terus berulang dan rakyat Aceh akan selalu berada di posisi paling rentan. (rel/rj).
إرسال تعليق