Peringatan Keras dari Ankara! Kebijakan Presiden RI di Aceh dan Sumatera Dinilai Berisiko Pelanggaran HAM

Baca Juga

Muhammad Azhar 

Aceh, newsataloen.com — Ketua Advokasi Nusantara Untuk Keadilan Rakyat (ANKARA), Aceh Utara Muhammad Azhar, menyampaikan pernyataan keras terkait kebijakan Negara yang dinilai berpotensi mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di wilayah Aceh dan Sumatera.

Dalam keterangannya kepada media, Azhar menilai serangkaian kebijakan dan tindakan negara telah memperparah dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya banjir besar dan longsor yang melanda Aceh dan beberapa provinsi di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Azhar, salah satu faktor utama yang memperbesar risiko bencana adalah pembiaran terhadap eksploitasi dan deforestasi kawasan hutan di wilayah Aceh dan Sumatera. Ia menyebut, aktivitas pembukaan hutan secara masif tanpa pengawasan ketat telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan memperbesar potensi terjadinya bencana ekologis.

“Negara seharusnya hadir melindungi ruang hidup rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pembiaran terhadap kerusakan hutan berujung pada bencana yang menelan korban,” kata Muhammad Azhar.

Selain itu, ANKARA juga menilai Negara terkesan abai terhadap penanggulangan bencana di Aceh dan Sumatera. Dalam hal ini bisa dilihat dari penanganan saat bencana dan pascabencana oleh Negara yang masih jauh dari memadai. Azhar menyebut masih banyak korban terdampak yang kesulitan memperoleh bantuan dasar, seperti pangan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal layak, meski bencana telah berlangsung cukup lama.

ANKARA menyoroti dugaan keterlambatan dan hambatan masuknya bantuan internasional ke wilayah Aceh dan Sumatera. Menurut Azhar, kondisi darurat kemanusiaan seharusnya direspons secara terbuka dan cepat, tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.

Lebih lanjut, Azhar menegaskan bahwa dampak paling serius dari situasi tersebut adalah meningkatnya jumlah korban jiwa, yang menurutnya tidak semata-mata disebabkan oleh bencana alam, melainkan oleh kondisi pascabencana seperti kelaparan, penyakit, dan minimnya layanan kesehatan.

“Banyak korban meninggal bukan karena banjir atau longsor secara langsung, tetapi karena Negara gagal memastikan pemenuhan hak dasar warga setelah bencana,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, ANKARA mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan, mempercepat penanganan bencana secara transparan, serta menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga terdampak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah pusat belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan yang disampaikan oleh ANKARA. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan tanggapan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (rls/ybs/ops/mi)