Aceh Utara, newsataloen.com – Kondisi Kabupaten Aceh Utara pasca-bencana banjir bandang hebat yang menerjang pada akhir November 2025 lalu kini berada dalam titik nadir. Menyadari skala kerusakan yang melampaui kapasitas finansial daerah, Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil—yang akrab disapa Ayahwa—secara terbuka mengharapkan kehadiran Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meninjau langsung kehancuran di wilayahnya.
Langkah ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan sebuah ikhtiar untuk menunjukkan fakta lapangan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara dipastikan tidak akan mampu memikul beban pemulihan infrastruktur yang hancur total.
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jum'at, 25 Desember 2025, Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan dampak korban jiwa paling tragis di seluruh Indonesia akibat rangkaian bencana hidrometeorologi bulan lalu. Sebanyak 212 warga dinyatakan meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.
Angka ini jauh melampaui daerah terdampak lainnya, seperti Tapanuli Tengah dengan 191 korban jiwa dan Tapanuli Selatan dengan 133 korban jiwa.
Kendati menyandang predikat daerah dengan dampak terparah, Ayahwa menyayangkan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum sempat menginjakkan kaki di Bumi Malikussaleh tersebut, meski sebelumnya Kepala Negara telah mengunjungi daerah tetangga seperti Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
"Melihat cakupan wilayah dan jumlah nyawa yang melayang, Aceh Utara adalah yang terparah. Kami sangat berharap Bapak Presiden Prabowo bersedia melihat langsung penderitaan rakyat kami di sini," ujar Ismail A. Jalil didampingi Plt.Sekda Jamaludin,S.Sos,M.Pd kepada awak media, Kamis (24/12/2025) di aula kantor Bupati setempat.
Selain mengharapkan kunjungan fisik, Bupati Aceh Utara telah menyiapkan proposal strategis bagi Pemerintah Pusat. Mengingat pola banjir yang terus berulang dan skala kerusakan yang masif, Ismail mengusulkan pembentukan sebuah Badan Khusus Penanganan Banjir yang berkedudukan langsung di bawah komando Presiden
Menurutnya, model penanganan darurat yang ada saat ini perlu diakselerasi. Dengan adanya badan khusus, koordinasi lintas sektoral dan pendanaan akan lebih terjamin, tepat sasaran, serta memiliki progres pengerjaan yang jauh lebih cepat dibandingkan birokrasi standar.
"Jika hanya mengandalkan uang daerah, mustahil kami bisa memulihkan Langkahan, Sawang, dan kecamatan lainnya yang kini rata dengan tanah. Kami butuh tangan dingin Presiden melalui lembaga khusus agar pemulihan infrastruktur bisa segera dilakukan," tegasnya.
Genap satu bulan sejak banjir besar melanda pada 26 November 2025, denyut nadi kehidupan di Aceh Utara belum kembali normal. Hingga penghujung Desember 2025 ini, ratusan ribu warga dilaporkan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan fasilitas seadanya.
Kondisi diperparah dengan belum pulihnya jaringan telekomunikasi di beberapa titik krusial serta aliran listrik masih di kawasan terdampak paling parah. Krisis energi dan komunikasi ini menghambat proses pendataan serta distribusi bantuan logistik bagi para penyintas. (tim/red).
Post a Comment