Jakarta, newsataloen.com - Pengamat politik sekaligus Tokoh Pendidikan nasional, Dr. Iswadi , menilai bahwa kunjungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bukanlah sekadar silaturahmi biasa.
Pertemuan tersebut sarat dengan makna politik strategis, sebagai bagian dari proses reposisi kekuatan politik pasca Pemilu 2024 dan pemanasan menuju kontestasi politik 2029.Dalam analisanya, Dr. Iswadi menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan kini tampak memainkan peran yang lebih dari sekadar institusi teknis militer.
Ia menyebut, Kemhan mulai bertransformasi menjadi ruang simbolik sekaligus strategis dalam dialektika politik nasional Hal ini terlihat dari sikap terbuka Menhan Sjafrie dalam menerima kunjungan tokoh tokoh politik di luar koalisi pemerintahan, seperti Surya Paloh dan pimpinan PKS.
Dalam pertemuan yang digelar tertutup pada 15 Oktober 2025 lalu, Surya Paloh menyatakan bahwa dialognya dengan Menhan Sjafrie membahas soal kebangsaan dan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Namun publik lebih menyoroti pernyataannya soal mendapat banyak vitamin dari pertemuan tersebut yang menimbulkan berbagai spekulasi.
Tak berselang lama, elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga melakukan kunjungan resmi ke Kemhan dan bertemu langsung dengan Sjafrie. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas isu sistem pertahanan rakyat semesta dan pendekatan keamanan berbasis kesejahteraan rakyat
Dr. Iswadi menilai, dua kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya perluasan pengaruh dan legitimasi dari masing-masing partai. Baik NasDem maupun PKS, keduanya tengah melakukan repositioning politik.
"Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya relevan di bidang legislasi dan isu sosial keagamaan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam kerangka pertahanan dan stabilitas nasional,"ungkap Iswadi.
Menurutnya, hal ini juga memperlihatkan bahwa Kemhan kini menjadi ruang baru untuk dialog strategis lintas partai bukan sekadar urusan militer, tetapi bagian dari bangunan besar stabilitas nasional yang menyatu dengan politik sipil.Meskipun baik Surya Paloh maupun PKS menampik bahwa pertemuan mereka dengan Menhan berkaitan dengan tawar menawar kursi kabinet atau koalisi politik, Dr. Iswadi menilai bahwa sinyal politik tetap terasa kuat.
Ini adalah bagian dari proses komunikasi politik. Membangun kepercayaan, membuka saluran komunikasi, dan menegaskan posisi masing masing aktor menjelang konfigurasi kekuasaan yang baru, jelasnya.Dengan diterimanya dua partai besar non koalisi oleh Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin tampak sedang memainkan peran sebagai figur penjaga keseimbangan politik, bahkan berpotensi menjadi tokoh sentral dalam proses konsolidasi nasional ke depan.
Namun demikian, Dr. Iswadi juga mengingatkan adanya risiko risiko yang perlu diwaspadai dalam berkembangnya peran politik Kemhan. Pertama pertemuan elite parpol dengan Menhan berpotensi memunculkan kesan campur tangan militer atau pertahanan dalam urusan sipil-politik yang Kedua, secara kelembagaan, urusan politik nasional dan stabilitas.
Seharusnya berada dalam domain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), bukan sepenuhnya di Kemhan. Yang Ketiga minimnya transparansi isi pertemuan dapat menimbulkan spekulasi liar yang dapat merugikan partai ataupun lembaga yang terlibat.
Manuver politik melalui Kemhan perlu dibingkai dengan hati hati agar tidak menimbulkan kekeliruan persepsi publik atau menciptakan ketegangan antar institusi, tegas Iswadi.Dalam penutup analisanya, Dr. Iswadi menyatakan bahwa fenomena ini adalah bagian dari gelombang awal menuju kontestasi politik 2029.
Ia melihat bahwa partai-partai mulai melakukan manuver untuk membangun narasi strategis , termasuk melalui jalur non konvensional seperti pertahanan dan keamanan.Ini adalah langkah awal membangun. (red/rizal jibro).
Post a Comment