 |
| Dr.Iswadi,M.Pd |
Jakarta, newsataloen.com - Sebuah momen bersejarah dan penuh makna terjadi dalam kegiatan Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Lemhannas RI 2025, ketika seorang politisi muda penyandang disabilitas mengusulkan pembentukan Kementerian Disabilitas sebagai langkah strategis menuju Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Usulan tersebut mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari tokoh Pendidikan nasional, Dr. Iswadi , yang menilai ide ini sebagai gagasan visioner yang sangat relevan dengan tantangan pembangunan nasional ke depan.
Dalam sesi dialog dan diskusi kelompok, politisi muda tersebut menyampaikan bahwa meskipun berbagai regulasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah ada termasuk Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas namun pelaksanaannya masih belum optimal karena belum adanya lembaga setingkat kementerian yang secara khusus mengawal isu disabilitas secara terpadu, strategis, dan berkelanjutan.
"Indonesia membutuhkan struktur kelembagaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menjamin hak-hak disabilitas di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, hingga partisipasi politik," ujar Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia (PERPEDIN), Bambang Susilo, sering disapa Bambsus dalam paparannya.
Dr. Iswadi, menyatakan apresiasi mendalam terhadap keberanian dan kepedulian generasi muda, khususnya dari kelompok disabilitas, dalam merumuskan solusi konkret bagi bangsa."Saya sangat menghargai gagasan ini. Ini bukan hanya soal membentuk sebuah kementerian, tapi bagaimana kita menghadirkan keadilan sosial bagi semua warga negara, termasuk saudara saudara kita penyandang disabilitas,"ujarnya.
Ini adalah bentuk nyata dari semangat kebangsaan dan keadilan sosial yang menjadi nilai luhur Pancasila,Hal tersebut disampaikan Dr.Iswadi kepada wartawan Melalui pesan WhatsApp,, Senin 22 September 2025.Dr. Iswadi menyebut bahwa ide pembentukan Kementerian Disabilitas juga menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian politisi muda disabilitas dalam mendobrak batas-batas konvensional.
Menurutnya, keterlibatan aktif kelompok disabilitas dalam forum-forum strategis seperti Lemhannas merupakan wujud dari demokrasi inklusif yang sesungguhnya. "Kalau dulu kita bicara tentang disabilitas sebagai objek kebijakan, kini kita menyaksikan mereka sebagai subjek yang aktif merumuskan kebijakan. Ini adalah transformasi yang patut kita dorong dan dukung bersama," lanjutnya Iswadi dalam keterangannya kepada media ini, Senin (22/9/2025)
Usulan ini juga memantik diskusi hangat di antara peserta P3N lainnya. Banyak yang mengapresiasi keberanian serta argumentasi yang disampaikan. Tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa ide ini layak untuk didorong hingga ke tingkat nasional, bahkan masuk ke dalam agenda prioritas pembangunan jangka menengah.
Dengan adanya dukungan dari tokoh seperti Dr. Iswadi dan respons positif dari peserta lainnya, usulan pembentukan Kementerian Disabilitas ini diharapkan tidak hanya berhenti di forum, tetapi dapat menjadi gerakan nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lemhannas sebagai kawah candradimuka kepemimpinan nasional, kembali membuktikan perannya sebagai tempat lahirnya ide ide besar yang bisa mengubah wajah Indonesia ke arah yang lebih adil dan inklusif.(red/rizal jibro).
إرسال تعليق