Pj Gubernur Minta Bupati/Walikota se-Aceh Kompak Tangani Berbagai Isu Pembangunan

Lebih lanjut, Achmad Marzuki menambahkan, stabilitas politik dan keamanan begitu penting dijaga di setiap daerah, agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. Ia yakin, hal tersebut mampu dilakukan oleh Bupati dan Walikota se-Aceh yang mayoritasnya adalah ASN yang bebas dari kepentingan politik.

Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki juga meminta agar program strategis nasional yang diamanatkan pemerintah pusat, dapat dikawal sebaik mungkin. Terutama yang terkait kemiskinan, inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan stunting. “Terkait kemiskinan, kehadiran Dana Otsus memang sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Dan mulai tahun ini, alokasi dana otsus tinggal satu persen. Hal ini menjadi perhatian saya untuk berusaha mendapatkan bantuan pusat,” kata Achmad Marzuki.

Mantan Pangdam Iskandar Muda itu juga meminta bupati dan walikota agar intens membangun komunikasi dengan pihak kementerian. Dengan begitu akan ada program pembangunan ke daerah yang dibiayai melalui dana APBN.

Selain itu, permasalahan inflasi harga kebutuhan pokok juga menjadi fokus Pj Gubernur Aceh. Ia meminta agar para bupati/walikota rutin melaksanakan arahan Mendagri seperti melaksanakan operasi dan sidak pasar, menjaga stok pangan, dan menyiapkan laporan mingguan terkait program pengendalian kepada Gubernur dan Mendagri.

Selain inflasi, Pj Gubernur juga berharap persoalan kasus stunting di Aceh dapat menjadi fokus para bupati/walikota. “Tolong turun langsung ke masyarakat untuk mengawal persoalan stunting.”

Perkokoh Komunikasi

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Aceh meminta para bupati/walikota agar membangun komunikasi rutin dengan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh. Segala kendala dan kebutuhan di daerah disampaikan langsung kepada dinas terkait, agar dapat dibantu dan cepat tertangani. “Komunikasi perlu terus dijalin, minta saja apa yang dibutuhkan pada dinas terkait,” kata Achmad Marzuki.

Orang nomor satu di Aceh itu pun memberikan kesempatan kepada setiap bupati/walikota untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di daerah. Ia juga meminta para Kepala SKPA untuk memberikan jawaban secara langsung.

Salah satu aspirasi dari kabupaten/kota itu disampaikan oleh Pj Walikota Lhokseumawe, Imran. Pada kesempatan itu, ia menyoroti pengalokasian dana Otsus Aceh yang mayoritasnya dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sementara kabupaten/kota, menurut dia, mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan berbagai program pembangunan. “Mungkin saat revisi UUPA nanti diperlukan regulasi pengalokasian dana Otsus perlu dibahas, sebab kalo kita bicara stunting, kemiskinan, inflasi bupati/walikota bakal ngeluh karena pengeluaran uangnya sangat sedikit,” ujar Imran.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Aceh mengaku menyadari betapa susahnya para bupati/walikota dalam hal kebutuhan anggaran. Oleh sebab itu, ia setuju agar struktur pengalokasian Dana Otsus Aceh direvisi. “Perubahan struktur anggaran dana Otsus sudah direncanakan oleh pak Sekda,” kata Achmad Marzuki.

Permasalahan di daerah lainnya juga disampaikan Pj Bupati Aceh Singkil, Martunis. Ia berharap jalan Trumon-Singkil dapat segera dituntaskan. Jika jalan tersebut rampung, perjalanan Banda Aceh ke Singkil dapat memangkas waktu 3 jam dan akses ke Singkil lebih mudah serta tidak terisolir lagi.

“Kami juga berharap Pemerintah Aceh dapat membantu program penanggulangan banjir di Aceh Singkil, banjir menyebabkan kemiskinan semakin tinggi karena banyak usaha masyarakat terhambat dan rusak,” kata Martunis.

Selain bupati/walikota, rapat kerja itu juga diikuti Sekda Aceh, Bustami, para Asisten Sekda dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).