Mahmud Padang
Banda Aceh, newsataloen.com - Kepemimpinan Banda Aceh dibawah nahkoda Bakri Siddiq semakin hari terkesan semakin ngawur. Pasalnya Bakri Siddiq terlihat begitu sibuk terobsesi untuk mewacanakan sejumlah proyek besar yang berpotensi membutuhkan anggaran ratusan milyar hingga triliunan rupiah, padahal masih banyak hal mendesak yang lebih dibutuhkan masyarakat.
"Setelah sempat mewacanakan pembangunan oto ring road yang berpotensi menghabiskan anggaran hingga Rp. 5 Triliun Rupiah, kemudian juga mewacanakan kelanjutan pembangunan fly jembatan pango yang sempat dibangun pada masa Gubernur dr Zaini Abdullah dan terhenti. Kini Pj Walikota Bakri Siddiq kembali melempar wacana pembangunan fly over sepanjang 1,4 Km di depan kantor Gubernur Aceh. Sungguh wacana ilusi Bakri Siddiq ini seakan tengah menjurus kepada wacana "Banda Aceh Lam Leumpoe," kata ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Kota Banda Aceh Mahmud Padang, Sabtu 19 November 2022.
Namun hal yang sungguh miris, lanjut Mahmud, di tengah wacana ingin bangun fly over di hampir semua kawasan di Banda Aceh dengan dalih mengurangi kemacetan, Bakri Siddiq malah lupa saat ini lobang-lobang besar atau lobang dalam kini mulai menjamur di berbagai ruas jalan.
"Begitu banyak jalan di Banda Aceh mulai berlubang, katakan saja di sepanjang jalan T. Nyak Arief, di kawasan gampong pineung, seputar Ulee Kareng dan banyak lokasi jalan yang kini berlubang dan sangat mengganggu masyarakat sebagai pengguna jalan. Kenapa Pj Walikota tidak fokus terlebih dahulu menangani persoalan ini ketimbang mewacanakan mega proyek yang tidak begitu mendesak dibutuhkan masyarakat seperti fly over, tingkat kemacetan dan volume kenderaan di Banda Aceh bukan seperti di Jakarta tempat biasa Pj Walikota sebelumnya, sehingga masih bisa dilakukan langkah-langkah ideal dan lebih masuk akal misalkan dengan penataan parkir di sepanjang badan jalan, perbaikan jalan berluang, perluasan badan jalan, pengaturan rekayasa lalu lintas yang baik dan sebagainya. Apakah Pj Walikota sengaja membuai masyarakat dengan wacana halusinasi agar dianggap telah bekerja maksimal?," ujarnya.
Menurut Mahmud, sebelum memulai wacana proyek besar, ketika berkunjung ke depan kantor Gubernur, Bakri Siddiq bisa melihat gedung nan megah di depan jalan itu. "Gedung bekas Banda Aceh Madani Center (BMEC) yang dibangun oleh Illiza dengan menyedot anggaran ratusan milyar rupiah itu tak lebih dari pajangan dan tak jelas manfaatnya dan hanya menelan operasional belaka sehingga harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi. Itukan bisa dijadikan contoh nyata jika suatu proyek pembangunan dengan anggaran besar diwacanakan tanpa melihat tingkat kebutuhan masyarakat maka akan sia-sia belaka. Inikan menunjukkan Pj Walikota tidak memahami apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh rakyatnya, sehingga lebih mementingkan sesuatu yang terkesan ilusi adanya,"tambahnya.
Selain itu, ALAMP Aksi menilai wacana Pj Walikota Banda Aceh itu terkesan hanyalah khayalan belaka. "Logikanya Pj Gubernur saja tidak berani mewacanakan mega proyek yang menyedot ratusan milyar hingga triliunan rupiah seperti itu, malah Pj Walikota justru dengan bangga ingin membangun fly over depan kantor Gubernur dan jembatan Pango yang bahkan pada sisi yang sudah masuk kawasan Aceh Besar. Seharusnya Pj Walikota Bakri Siddiq sadar bahwa dengan SK jabatannya sebagai penjabat kepala daerah yang hanya satu tahun bahkan bisa dicopot kapan saja oleh Mendagri itu, lebih baik fokus pada persoalan yang memang lebih dibutuhkan masyarakat. Jangan malah sibuk dengan wacana khayalan tingkat tinggi, sementara masyarakat dibiarkan semakin terhimpit secara ekonomi, padahal masyarakat seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah daerah untuk bangkit pasca pendemi di tengan semakin suramnya tingkat inflasi," paparnya.
ALAMP Aksi juga menilai, dilemparnya wacana untuk berbagai proyek besar atau mega proyek yang menyedot anggaran ratusan milyar hingga triliunan itu disinyalir sebagai langkah untuk menyedot anggaran dalam jumlah besar untuk kebutuhan perencanaannya. "Sebagai mantan kepala Bappeda Bakri tentunya sangat memahami bagaimana gurihnya proyek perencanaan apalagi dengan nominal yang besar, karena selain alat dan SDM yang dibutuhkan hanyalah kertas. Bayangkan saja, untuk membuat Detail Enginering Design (DED) suatu proyek maka tentunya akan dilokasikan anggaran perencanaan 3%-5% dari anggaran proyek. Jika proyek tersebut besarannya mencapai 100 Milyar maka perencanaannya bisa mencapai 3 hingga 5 Milyar, bayangkan saja jika mega proyek 1 Triliun perencanaan bisa menelan anggaran 30 an hingga 50 an milyar. Tentunya ini nilai fantastis untuk menarik pundi-pundi, apalagi potensi penarikan sharing fee untuk kegiatan perencanaan yang mungkin relatif menggiurkan," beber Mahmud.
Menurut ALAMP Aksi, jika wacana mega proyek itu dimulai perencanaannya tahun 2023 maka akan begitu banyak alokasi anggaran daerah yang tersedot untuk sebatas perencanaan, padahal untuk mega proyek tersebut belum diketahui benar atau tidaknya terwujud, atau mungkinkah akan terealisasi dengan kondisi fiskal daerah dan fiskal negara saat ini.
"Untuk itu, kami menilai jika memang Bakri Siddiq peduli dengan kondisi masyarakat, sadarlah segera. Bangun dari semua proyek halusinasi itu, bangkit dan bantu kebutuhan rill masyarakat saat ini dengan program kerakyatan yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika tidak kami sarankan Bakri Siddiq untuk mundur saja, kembalilah ke Jakarta daripada terus melamun dan berhalusinasi dengan proyek besar nan menggiurkan sementara kondisi rakyat semakin memilukan dan kondisi ekonomi rakyat kian tertekan ,"tegasnya.
Dia juga mengingatkan Pj Walikota untuk menghentikan pencitraan buta dan wacana halusinasi dan fokus memanfaatkan kesempatan yang diberikan mendagri untuk menghadirkan program nyata bagi rakyat Banda Aceh. Menurutnya, selain foto bersama setelah shubuh, gunting pita, dan buka acara serta pencitraan sambil masuk got, hampir tak ada program nyata yang ditunjukkan Bakri Siddiq selama 5 bulan memimpin Kota Banda Aceh. "Sudah cukup semua itu, dengan waktu yang diberikan mendagri itu, Pj Walikota harus segera melakukan kerja nyata menjawab berbagai persoalan masyarakat yang kini tengah berjuang bangkit secara ekonomi pasca pendemi dan sedang dihadapkan dengan tingkat inflasi kota Banda Aceh yang mencapai 5,22%. Pj Walikota harus lebih fokus untuk hal bermanfaat seperti itu ketimbang mewacanakan hal yang tak mingkin dilaksanakan dengan masa jabatannya yang begitu singkat itu," tutupnya. (rls).
