 |
| Drs.H.M.Diah Sulaiman |
Aceh Utara, newsataloen.com - Keberadaan Bendungan Krueng Pase berlokasi di perbatasan Desa Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia dengan Desa Maddi, Kecamatan Nibong, kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh sangat strategis untuk mengairi ribuan hektare sawah para petani di wilayah tersebut. Bendungan tersebut mangkrak (tidak berfungsi lagi) diperkirakan hampir lima tahun lalu.
Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang untuk mendukung kebutuhan air irigasi bagi pertanian wilayah “pase kiri dan kanan” meliputi kabupaten Aceh Utara dan kota Lhokseumawe. Namun, hingga kini, bendungan yang seharusnya menjadi solusi utama belum selesai dikerjakan
“Ketidakselesaian infrastruktur tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat Tanah Luas/Nibong, Drs.M.Diah Sulaiman kepada media ini melalui handphone seluler, Jum'at (13/06/2025).
Semestinya bisa memberikan manfaat besar, tapi masyarakat masih kesulitan karena Bendungan Krueng Pase belum selesai. Ia mengakui bahwa penyelesaian masalah tersebut tidak akan instan, tetapi pemerintah berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang tepat untuk memperhatikan nasib masyarakat dan para petani yang merugi akibat terdampak proyek pembangunan bendungan Krueng Pase.
Salah satu sorotan utama Mantan anggota DPRK Aceh Utara, seharusnya Pemerintah harus memberikan kompensasi kepada petani karena kehilangan hasil panen atau pendapatan akibat dari proyek Bendungan Krueng Pase, bahkan setiap bulannya harus memberikan jatah hidup (jadup) kepada masyarakat setempat.
Selain itu, mantan anggota DPRK Aceh Utara berharap Pemerintah Kabupaten kabupaten Aceh Utara, melalui dinas terkait segera turun tangan bisa segera melirik agar persoalan masyarakat dan petani dapat kembali pulih.
“Jangan sampai potensi pertanian di daerah Malikussaleh ini hilang begitu saja. Dengan memberikan kompensasi palawija, di antara tanaman utama, seperti jagung, kacang tanah, atau ubi jalar lainnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat,” tambahnya. (tim/ops/mi).
Salah satu sorotan utama Mantan anggota DPRK Aceh Utara, seharusnya Pemerintah harus memberikan kompensasi kepada petani karena kehilangan hasil panen atau pendapatan akibat dari proyek Bendungan Krueng Pase, bahkan setiap bulannya harus memberikan jatah hidup (jadup) kepada masyarakat setempat.
Selain itu, mantan anggota DPRK Aceh Utara berharap Pemerintah Kabupaten kabupaten Aceh Utara, melalui dinas terkait segera turun tangan bisa segera melirik agar persoalan masyarakat dan petani dapat kembali pulih.
“Jangan sampai potensi pertanian di daerah Malikussaleh ini hilang begitu saja. Dengan memberikan kompensasi palawija, di antara tanaman utama, seperti jagung, kacang tanah, atau ubi jalar lainnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat,” tambahnya. (tim/ops/mi).
Post a Comment