 |
| Dr.Iswadi |
Jakarta, newsataloen.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung fenomena bangsa kepiting dinilai sebagai pesan yang sangat penting bagi seluruh jajaran pemerintahan, Senin (13/07).
Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI),Dr. Iswadi, M.Pd, bukan sekadar kritik terhadap budaya saling menjatuhkan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai sinyal kuat bahwa Presiden menginginkan perubahan nyata dalam kinerja pemerintahan, termasuk melalui evaluasi menyeluruh terhadap para menteri.
Dr. Iswadi mengatakan bahwa istilah bangsa kepiting menggambarkan kondisi ketika individu atau kelompok lebih senang menarik turun pihak lain yang sedang berusaha maju daripada memberikan dukungan untuk mencapai keberhasilan bersama. Mentalitas seperti ini, menurutnya, tidak boleh tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi maupun kabinet pemerintahan.
Pesan Presiden Prabowo harus dipahami sebagai ajakan untuk membangun budaya kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintahan membutuhkan para pembantu Presiden yang mampu bekerja secara kolektif, saling mendukung, dan memiliki loyalitas penuh terhadap visi pembangunan nasional, ujar Dr. Iswadi.
Ia menilai bahwa setiap anggota kabinet memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan program program strategis Presiden menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat menteri yang tidak mampu bekerja secara optimal, tidak menunjukkan sinergi, atau justru menjadi penghambat percepatan program pemerintah, maka evaluasi bahkan reshuffle merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Reshuffle kabinet bukanlah bentuk hukuman, melainkan instrumen konstitusional Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif. Presiden tentu memiliki hak prerogatif untuk menempatkan orang-orang terbaik sesuai kebutuhan bangsa dan negara,.katanya.
Menurut Dr. Iswadi, berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan jajaran kabinet yang memiliki semangat kolaborasi, integritas, disiplin, inovasi, dan keberanian mengambil keputusan. Tanpa budaya kerja yang kuat, target pembangunan nasional akan sulit dicapai secara maksimal.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan Presiden, tetapi juga oleh soliditas seluruh tim yang menjalankan kebijakan di lapangan. Karena itu, seluruh pejabat negara harus meninggalkan ego sektoral serta mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sudah saatnya budaya saling menjatuhkan digantikan dengan budaya saling menguatkan. Persaingan yang sehat adalah berlomba menghasilkan kinerja terbaik, bukan mencari kelemahan rekan kerja. Presiden membutuhkan tim yang bergerak dalam satu irama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, tegasnya.
Dr. Iswadi berharap pesan Presiden mengenai fenomena bangsa kepiting.menjadi momentum introspeksi bagi seluruh aparatur negara, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Evaluasi terhadap kinerja birokrasi harus dilakukan secara objektif dengan mengedepankan indikator capaian kerja, profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia meyakini bahwa apabila budaya kerja yang kolaboratif berhasil dibangun, maka berbagai program strategis pemerintah akan berjalan lebih cepat, investasi semakin meningkat, pelayanan publik semakin berkualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menguat.
Yang dibutuhkan bangsa ini adalah budaya kerja yang mendorong setiap individu untuk maju bersama. Ketika satu orang berprestasi, yang lain memberikan dukungan agar prestasi tersebut membawa manfaat bagi organisasi dan negara. Semangat inilah yang harus menjadi karakter pemerintahan Indonesia ke depan, tutup Dr. Iswadi.(red/rj).
Post a Comment