Aceh Utara, newsataloen.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mematangkan langkah pemulihan pascabanjir dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi Pendataan Rumah Rusak di Aula Setdakab Aceh Utara, Senin (12/1/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk memastikan validitas data kerusakan kategori berat, sedang, hingga ringan guna mempercepat penyaluran bantuan kepada warga.
Dalam rapat tersebut, perwakilan BNPB, Kolonel Hery, memberikan edukasi penting mengenai kriteria pendataan. Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan berdasarkan unit fisik bangunan, bukan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) yang menghuni rumah tersebut.
"Petugas di lapangan harus teliti. Fokus utamanya adalah aset rumah. Jika dalam satu rumah ada tiga KK, yang dihitung tetap satu unit rumah sesuai kepemilikan sah," tegas Kolonel Hery.
Ia juga menjelaskan bahwa status kependudukan pemilik tidak menghalangi pendataan. Rumah sewa yang dihuni warga ber-KTP luar daerah, atau pemilik rumah yang tinggal di desa lain, tetap masuk dalam daftar verifikasi selama aset bangunan yang rusak berada di lokasi bencana Aceh Utara.
Di sisi lain, perwakilan BNPB lainnya, Rudi, mengingatkan bahwa kunci kecepatan pencairan bantuan ada pada tertib administrasi di tingkat daerah. Menurutnya, dukungan dari TNI dan Polri sudah siap, namun landasan hukum utama adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.
"SK Kepala Daerah adalah dokumen vital bagi kami untuk melangkah ke tahap selanjutnya, baik untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap)," ungkap Rudi.
Merespons hal tersebut, Plt. Sekda Aceh Utara, H.Jamaluddin,S.Sos,.M.Pd menyatakan komitmennya untuk segera merampungkan proses administrasi. Mengingat luasnya wilayah terdampak, Pemkab Aceh Utara menggandeng akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal) untuk membantu verifikasi faktual di lapangan.
"Kami akan menambah jumlah personel verifikator agar pendataan ini selesai tepat waktu dan akurat. Hari Rabu ini, kami juga akan mengikuti evaluasi terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di tingkat provinsi," ujaarnya.
Melalui koordinasi intensif ini, diharapkan data final yang akurat segera terbentuk, sehingga masyarakat Aceh Utara yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan bangunan dapat segera menerima hak mereka secara tepat sasaran. (tim/red).
إرسال تعليق