Jakarta, newsataloen.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah terbaru korban terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jumlah korban meninggal dunia dari tiga Provinsi sekitar 1.140 jiwa, dan 163 hilang (Data Terakhir Minggu (28-12-2025)
Aktivis Muda Putri Nabila Damayanti, SH saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Selasa (30-12-2025) mengkritisi dan menyayangkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah terhadap status Bencana Banjir Bandang yang melanda tiga Provinsi tersebut.
"Kami selaku rakyat yang selalu mengamati perkembangan bencana yang terjadi di Sumatera merasa sangat miris dan sedih sekali, bahkan sudah ribuan korban tewas pun masih belum juga ditetapkan status bencana sebagai Bencana Nasional.
Ada Apa?. Meski Pemerintah Prabowo telah Berkunjung ke lokasi bencana, tapi itu tidaklah cukup memberikan bantuan ataupun perhatian kepada masyarakat yang terdampak", ungkap Putri Nabila Damayanti, SH.
"Pemerintah Pusat harus dengan tegas memberikan perhatian kepada rakyat. Kalau Bantuan Luar Negeri dipersulit dan tidak memberikan ijin untuk masuk, seharusnya perhatian harus dengan cepat dan tepat serta maksimal diberikan ke rakyat, jangan tunggu dulu rakyat menderita atau sengsara,"jelas Putri
Telah satu tahun Pemerintahan Prabowo- Gibran, ada beberapa poin refleksi akhir tahun yang disampaikan oleh Putri Nabila Damayanti, SH pengamatan dan turun langsung ke masyarakat.
"Makan Bergizi Gratis ini bagus, untuk menurunkan angka Stunting kepada anak-anak.namun perlu banyak evaluasi terhadap Menu, jangan sampai adalagi kasus keracunan, dan untuk pengelolaan agar di serahkan sepenuhnya kepada Sekolah masing-masing saja. Terkait Penebangan Hutan Liar Perlu Diberi Hukuman Berat, agar pelaku jera. Serta usut penyebab utama banjir bandang Sumatera", ungkapnya.
"Dari Segi Hukum, di negara kita masih tumpul ke atas, tajam kebawah dan adanya praktek-praktek membela yang bayar masih melekat,mari para aktifis muda yg berbasis ilmu hukum kita tanamkan hukum adil dan beradab agar negeri ini aman, tegas Putri alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.
"Dari Segi Kesehatan masih belum merata fasilitas yg dirasakan masyarakat kalangan bawah, terutama ibu hamil dan saat mau proses kelahiran harus nego dengan RS mengenai biaya, ini sangatlah miris.
Segi pendidikan masih perlu di evaluasi banyak anak usia sekolah yang belum bisa masuk sekolah terbentur dengan akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak punya buku nikah yang sah dari KUA,ujar Putri.
" Memasuki Tahun Baru 2026, semoga akan lebih baik lagi", tutup Putri yang aktif di PP AMPG dan Pernah Caleg DPRD Cianjur Dari Partai Golkar ini. (rel/megy)
إرسال تعليق